KTP Lama dan KTP Elektronik di Kantor RW 04, Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat, Minggu 12 Agustus 2012. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Meski perekaman dan pembuatan e-KTP gratis, masih saja ada pungutan liar di kegiatan ini. Hal itu terjadi di Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Warga diminta membayar Rp 5.000 hingga Rp 10.000 per orang untuk proses perekaman e-KTP.
"Terus terang saja, kami resah dengan pungli e-KTP. Padahal kami tahu e-KTP gratis, tapi kok malah suruh bayar," kata Jamal, 46 tahun, warga asal Kecamatan Cilaku, Selasa, 25 September 2012.
Kepala Bidang Pendaftaran dan Informasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cianjur, Achmad Syamsudi, mengatakan, tidak akan menoleransi aparat yang melakukan pungutan liar. Aparat itu juga bisa kena sanksi berat atas pungutan liar yang dilakukannya.
Menurut Ahmad, Disdukcapil akan menindak keras jika ada oknum yang melakukan pungutan liar dengan memanfaatkan perekaman di desa dengan sistem jemput bola. "Program e-KTP merupakan program pemerintah yang saat ini digratiskan, tanpa adanya pungutan dengan dalih apa pun," katanya.
Dia telah mewanti-wanti agar program e-KTP dapat berjalan dengan sukses tanpa ada kendala apa pun, apalagi pungli. "Ini program pemerintah yang digratiskan terkait laporan pungli. Saya akan cross check langsung ke lapangan," ujarnya.
15 Tahun BINUS Online, Hadirkan 15.000 Konten Pembelajaran
11 menit lalu
15 Tahun BINUS Online, Hadirkan 15.000 Konten Pembelajaran
Dalam rangka merayakan 15 tahun dedikasi BINUS Online, diluncurkanlah 15.000 konten pembelajaran yang dapat diakses secara gratis oleh seluruh masyarakat.
