TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti lembaga hak asasi manusia Setara Institute, Ismail Hasani, meminta publik tak melupakan rekam jejak sejumlah tokoh yang akan maju dalam pemilihan presiden 2014, salah satunya Prabowo. Rekam jejak Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto diharapkan menjadi pertimbangan masyarakat saat memilih calon presiden idaman mereka.
Menurut Ismail, terpilihnya Prabowo dalam urutan tiga besar calon presiden unggulan 2014 berdasarkan survei sejumlah lembaga menunjukkan rasa abai publik terhadap rekam jejak Prabowo. Padahal, mantan Komandan Kopassus itu terindikasi terlibat dalam beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia, di antaranya penculikan aktivis 98. "Kalau dia terpilih jadi presiden, jelas harapan korban untuk mendapat keadilan akan lenyap," kata Ismail saat dihubungi, Senin, 24 September 2012.
Ismail berpendapat, jika Prabowo terpilih menjadi presiden dalam pemilihan umum 2014 mendatang, yang paling kecewa adalah korban kekerasan dan pelanggaran HAM tahun 1998. Sebagai orang yang pernah disebut terlibat dalam penculikan sejumlah aktivis, Prabowo diyakini enggan mengungkap dan menuntaskan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Apalagi, hingga kini tak ada kekuatan hukum yang menunjukkan keterliban dia dalam peristiwa penghilangan paksa sejumlah aktivis itu.
Salah satu penyebab rendahnya kepedulian publik pada rekam jejak calon presiden, kata Ismail, adalah minimnya informasi yang disampaikan media dan kelompok masyarakat. Isu HAM hanya menjadi isu elitis yang diketahui sejumlah kalangan saja. "Makanya kami tak kaget ketika masyarakat tidak mempertimbangkan rekam jejak para calon."
Ke depan, Ismail meminta survei dan pemberitaan tentang calon presiden tak melulu hanya menampilkan kecenderungan umum atau popularitas seorang calon. Lembaga survei juga harus menjelaskan latar belakang dan pengalaman setiap calon yang disurvei. "Saya kira penting untuk menginformasikan tentang calon karena selama ini rekam jejak calon sering dikaburkan oleh politik pencitraan."
Rendahnya pengetahuan publik tentang rekam jejak Prabowo dirilis oleh Saiful Mujani Research and Consulting kemarin. Lembaga ini merilis hasil penelitian pada 800 pemilih di DKI Jakarta. Sebanyak 59 persen pemilih tak tahu bahwa Prabowo dipecat dari Korps TNI berhubungan dengan kasus penculikan aktivis. Adapun 39,7 persen mengatakan tahu dan 1,3 persen mengatakan tidak mengerti.
