TEMPO Interaktif, Yogyakarta: Pemerintah DIY 100 persen menjamin kredit untuk masyarakat miskin. Demikian dikatakan Sultan Hamengku Buwono X usai membuka pelatihan Business Development Sevices Provider (BDS-P) Calon Konsultan Keuangan/Pendamping UKM Mitra Kerja Mandiri Mitra Bank di Gedung Bank Indonesia, Senin (31/5). Acara itu juga dihadiri Maulana Ibrahim, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Prof Gunawan Sumodiningrat, Sekretaris Komite Penanggulangan Kemiskinan RI.Dalam kesempatan itu Sultan juga menyaksikan penandatanganan MoU antara Permodalan Nasional Madani (PNM) dengan BKKBN DIY. Menurut Abdul Salam, Direktur Bisnis II Regional II PNM, BKKBN DIY mempunyai kelompok KB di desa-desa yang tergabung dalam Asosiasi Kelompok Usaha (AKU). Kelompok ini mempunyai koperasi simpan pinjam. "Kelompok ini akan bekerjasama dengan PNM dalam permodalan dan jasa manajemen," katanya.Ditambahkannya, hari ini PNM mulai memberikan dana karena surat utang pemerintah hari ini direalisir. Dana yang dialokasikan untuk kredit tersebut sebesar Rp 250 miliar, Rp 15 miliar untuk Provinsi DIY dan Rp 45 miliar untuk Provinsi Jawa Tengah. "Dalam waktu enam bulan dana tersebut sudah harus terserap," lanjutnya.Pimpinan Bank Indonesia Yogyakarta, Amril Arief mengatakan, dari sisi business plan secara nasional, penyaluran kredit tahun ini dari pihak perbankan --Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat?ke sektor UMKM ditargetkan sebesar Rp 38,48 trilyun. Sektor perdagangan sebesar Rp 10,72 trilyun (28 persen), Sektor perindustrian Rp 6 trilyun (16 persen), Sektor Pertanian Rp 3,5 trilyun (9 persen) dan Sektor Jasa Dunia Usaha Rp 2,4 trilyun (6 persen). Selebihnya Sektor Jasa Sosial, Konstrusi, dan lain-lain. Sementara penyaluran kredit perbankan untuk Provinsi DIY tahun ini direncanakan sebesar Rp 845,8 miliar dengan distribusi sebesar 39,85 persen untuk usaha mikro dan 18,84 persen untuk usaha kecil. Sisanya untuk usaha menengah.Bersamaan itu, pemerintah bersama Bank Indonesia sedang mensosialisasikan program Kredit Layak Tanpa Agunan (KLTA), yang akan diluncurkan pemerintah pada 7 Juni nanti. "Ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama yang dibuat pemerintah RI melalui Menko Kesra bersama Gubernur Bank Indonesia 22 April lalu," ujar Amril. Kredit yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin ini diberikan kepada masyarakat menengah ke bawah. Menurut Gunawan, Kredit ini menggunakan agunan avalis, yaitu Pemerintah, LSM, Organisasi, Perguruan Tinggi, atau tokoh masyarakat. "Kredit untuk usaha mikro ini merupakan misi KKMB. Sebetulnya ini sudah dilakukan tetapi selama ini tidak dikenal karena ketentuan persyaratannya tidak nyambung," kata Gunawan. "Karena itulah saat ini kami sedang berupaya menyambungkan agar lebih mudah dimengerti masyarakat," lanjutnya.Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X menyambut baik hal itu. Dan ia sanggup menjadi agunan avails, khusus bagi masyarakat miskin. "Saya sanggup menjadi avails 100 persen, khusus untuk masyarakat miskin karena masyarakat miskin ini yang tidak pernah nunggak. Cotohnya peternak Sapi di Wonosari, Petani Bawang di Bantul dan sebagainya," kata Sultan. Senada dengan Sultan, Gunawan Sumodingrat mengatakan, selama ini sudah terbukti, masyarat miskin tidak pernah punya kredit macet. Maulana juga mengatakan, sesungguhnya perbankan sudah jauh berpihak kepada rakyat miskin. "Kami sudah berupaya maksiminal. Namun selama dua tahun ini ternyata kredit yang disediakan perbankan tidak terserap seluruhnya karena jumlah UKM terbatas. Selain itu, biasanya masyarakat terganjal oleh persyaratan. Karena itulah kami kan mencari solusinya," kata Maulana. L.N. Idayanie - Tempo News Room