TEMPO.CO, Jakarta -- Aktivis Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam, mengatakan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak berkomitmen untuk menghentikan kegiatan kunjungan dinas yang disinyalir menjadi ajang pelesiran ke luar negeri sesuai dengan janjinya. Alokasi anggaran pelesiran pada tahun depan justru meningkat tajam, mencapai 77 persen. "Anggaran pelesiran ini sarat dengan penyalahgunaan," kata Roy, Jumat, 14 September 2012.
Data IBC, dana perjalanan anggota Dewan ke luar negeri untuk semua komisi dan Badan Legislatif pada 2012 hanya Rp 139,9 miliar. Tahun depan, anggaran tersebut meningkat menjadi Rp 248 miliar. Dari anggaran kunjungan tersebut, alokasi kegiatan legislasi sebesar Rp 81 miliar dan pengawasan sebesar Rp 73 miliar. Ada juga anggaran pelesiran Badan Anggaran Rp 4,06 miliar.
Tahun depan, Dewan berencana membahas sebanyak 47 rancangan undang-undang, yang terdiri atas usul inisiatif DPR sebanyak 27 rancangan dan sisanya adalah usulan pemerintah.
Roy mengatakan, peningkatan anggaran tersebut terindikasi sarat dengan pemborosan. Sebab, biasanya dalam setiap kunjungan kerja anggota DPR, negara tujuan tidak sesuai dengan isu dan substansi kunjungan yang tidak mendesak. "Sebagian anggota DPR yang melakukan kunjungan justru ada yang hanya jalan-jalan. Ada juga yang tidak paham dengan negara tujuan," kata dia.
Di samping itu, kata dia, kegiatan kunjungan kerja anggota Dewan ke luar negeri berlangsung ketika finalisasi pembahasan rancangan undang-undang hampir rampung melalui rapat paripurna. "Tanpa kunjungan ke luar negeri, dapat saja dirampungkan dengan meminta pendapat para pakar dan berbagai data dengan negera tujuan tanpa perlu ke negara tersebut," kata Roy.
Dia mendesak agar Dewan mengevaluasi pembengkakan anggaran dana pelesiran tersebut. "Kalau perlu dihentikan sesuai dengan janji anggota Dewan."
