Wa Ode Nurhayati meninggalkan ruang sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, (7/8). ANTARA/Puspa Perwitasari
TEMPO.CO, Jakarta - Persidangan terdakwa kasus suap Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah, Wa Ode Nurhayati, akan menghadirkan empat orang saksi untuk dikonfrontasi pada Selasa pekan depan. Keempatnya adalah pegawai Bank Mandiri cabang Dewan Perwakilan Rakyat, yakni Lira, Syarif Achmad, Haris Surahman, dan asisten pribadi Nurhayati, Sefa Yolanda.
"Pekan depan pemeriksaan saksi meringankan, saksi ahli, dan konfrontasi empat saksi," ujar Ketua Majelis Hakim Suhartoyo sebelum menutup sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa petang, 11 September 2012. Penetapan Suhartoyo sekaligus menolak permohonan kubu Nurhayati agar sidang menghadirkan Menteri Keuangan Agus Martowardojo.
Hakim menilai Agus tak perlu dihadirkan karena keterangannya tidak relevan dengan perkara yang membelit Nurhayati. Menurut Suhartoyo, keterangan Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan, Pramudjo, sudah cukup menjelaskan proses penetapan daerah yang layak mendapat anggaran DPID dalam rapat pemerintah dengan Badan Anggaran pada 2010.
Saat bersaksi untuk Nurhayati 4 Agustus lalu, Pramudjo mengatakan pemerintah terpaksa menyetujui usulan daerah penerima DPID. "Kami terpaksa menerima itu sebagai kesepakatan bersama yang kemudian diresmikan dalam undang-undang," kata Pramudjo. "Menerima hasil itu adalah kebijakan pemerintah karena memang harus ada yang segera diputuskan."
Karena ada tiga provinsi dan 29 kabupaten yang sebenarnya layak mendapat jatah DPID tidak dicantumkan DPR dalam daftar alokasi, Menteri Keuangan sempat mengirim surat ke DPR. Surat itu kemudian dijawab Wakil Pimpinan DPR dari Fraksi Keadilan Sejahtera Anis Matta. Anis dalam suratnya menyebut keputusan daerah penerima DPID sudah final dan tidak dapat dikoreksi.
Jaksa mendakwa Nurhayati melakukan tindak pidana pencucian uang karena terdata memiliki duit di rekening Bank Mandiri Cabang DPR RI mencapai Rp 50,5 miliar dalam kurun waktu 8 Oktober 2010 hingga 30 September 2011. Nilai tersebut dianggap tak sesuai dengan profil Wa Ode sebagai anggota DPR.
