TEMPO.CO, Jakarta - Terdakwa kasus suap dana penyesuaian infrastruktur daerah, Wa Ode Nurhayati, menganggap fakta yang terungkap dalam persidangannya sudah menjelaskan peran bekas Wakil Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Mirwan Amir.
"Semua sudah muncul di fakta sidang, khususnya keterangan soal adanya kode khusus untuk daerah penerima alokasi DPID," kata Nurhayati saat ditemui di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa, 11 September 2012.
Dalam kasus ini Nurhayati didakwa mendapat duit Rp 6,25 miliar dari Fahd El Fouz, Saul Paulus David Nelwan alias Paul Nelwan, dan Abram Noch Mambu, lewat Haris Surahman. Fahd disebut menyetor Rp 5,25 miliar, Paul Nelwan Rp 350 juta, dan Abram Rp 400 juta. Duit itu untuk mengurus anggaran dana infrastruktur di empat kabupaten, yakni Aceh Besar, Pidie Jaya, Minahasa, dan Bener Meriah.
Saat bersaksi untuk Nurhayati, Fahd menyebut pernah dihubungi seorang pejabat daerah asal Aceh. Menurut Fahd, pejabat itu mengatakan kabupaten incarannya sudah diplot untuk politikus lain. "Fahd bilang daerah itu sudah jatahnya Mirwan Amir dan Tamsil Linrung (Wakil Ketua Banggar dari Partai Keadilan Sejahtera)," ujar Nurhayati.
Pengakuan staf Banggar bernama Nando juga dipandang Nurhayati sudah menunjukkan peran bos Banggar DPR, termasuk Mirwan. Saat diperiksa beberapa waktu lalu, Nando tak memungkiri dirinya pernah membuat daftar penerima DPID, sesuai permintaan empat pemimpin Badan Anggaran, yakni Mirwan, Tamsil, Olly Dondokambey, dan Melchias Markus Mekeng.
Nando menjelaskan, dalam dokumen alokasi DPID yang diketik, ada kode-kode yang digunakan. Di antaranya kode P1, P2, P3, P4, kode 1-9, PIM, K, dan A. P1 merujuk pada Mekeng, P2 Mirwan, P3 Olly, dan P4 Tamsil, K pada koordinator kelompok fraksi, PIM adalah pimpinan, dan A merupakan anggota.
Adapun kode 1-9 digunakan untuk menyederhanakan sembilan fraksi, yakni Partai Demokrat, Partai Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, dan Partai Hati Nurani Rakyat.
Nurhayati menjelaskan, dalam dokumen itu, Minahasa dan Bener Meriah ditandai dengan stabilo kuning dan tulisan merah muda. Adapun Pidie Jaya dan Aceh Besar ditandai dengan stabilo kuning dan tulisan biru. "Warna merah muda itu merujuk pada Partai Keadilan Sejahtera, sedangkan biru merujuk pada Partai Demokrat," ujarnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini memeriksa Mirwan dan Olly untuk berkas tersangka Fahd. Namun keduanya membantah disebut mengatur plot daftar penerima dana infrastuktur. Mirwan juga menyangkal kenal dengan Fahd.
ISMA SAVITRI
