Gubernur Akademi Polisi non-aktif Inspektur Jendral Polisi, Djoko Susilo ketika hadir di Badan Resesre kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Jakarta, Jumat (24/8). TEMPO/Seto Wardhana
TEMPO.CO, Jakarta - Mabes Polri akhirnya mengakui adanya bantuan hukum untuk Irjen Djoko Susilo, tersangka kasus korupsi pengadaan simulator SIM versi Komisi Pemberantasan Korupsi, dan sejumlah tersangka lainnya dari jajaran perwira kepolisian.
Tim pengacara para tersangka itu beberapa kali berkoordinasi dengan Divisi Hukum Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. "Pengacara anggota Polri yang terkena masalah hukum memang selalu berkomunikasi, berkoordinasi, dan bekerja sama dengan Divisi Hukum Mabes Polri selaku pembina hukum kepolisian," tutur Kepala Biro Penyusunan dan Penyuluhan Hukum Markas Besar Kepolisian Brigadir Jenderal Bambang Sri Herwanto saat ditemui di kantornya, Senin, 3 September 2012.
Dia mengatakan pembicaraan dengan tim pengacara Djoko Susilo sudah dilakukan beberapa kali. "Sudah beberapa kali, tapi tidak setiap hari. Dulu sebelum menunjuk pengacara pun, Pak Djoko berkonsultasi pada kami," katanya.
Bambang menyatakan Divisi Hukum Mabes Polri tak hanya bekerja sama dengan tersangka kasus ini di KPK, tapi juga dengan para tersangka kasus yang sama di Bareskrim Mabes Polri, yakni : Wakil Kepala Korps Lalu Lintas Brigadir Jenderal Didik Purnomo, Kepala Koperasi Korlantas Ajun Komisaris Besar Teddy Rusmawan, dan Bendahara Korps Lalu Lintas Komisaris Legimo
Kepada tim pengacara Irjen Djoko Susilo dan tersangka lain, tim Divisi Hukum Mabes Polri memberikan informasi kasus, berdiskusi soal analisis dan evaluasi kasus, serta memberi pendampingan dan konsultasi hukum jika diminta. Pendampingan dan konsultasi hukum, menurut Bambang, adalah kewajiban Divisi Hukum kepada semua personil kepolisian maupun keluarganya yang terlibat kasus hukum.
Bambang menyatakan tak ada konflik kepentingan dalam kasus ini. “Kami profesional,” katanya. Para polisi penyidik Bareskrim, kata dia, bertugas menyidik sementara polisi di Divisi Hukum memberi pendampingan hukum. “Masing-masing saja bekerja," katanya ringan.
Pertamina dan Polri Bekerjasama Mengamankan Objek Vital Nasional
1 hari lalu
Pertamina dan Polri Bekerjasama Mengamankan Objek Vital Nasional
Pertamina dan Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menandatangani perjanjian kerjasama pengamanan objek vital nasional.
