Mirwan Amir, Tersangka Selanjutnya di Kasus Angie?  

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Rabu, 29 Agustus 2012 04:53 WIB

Mirwan Amir setelah diperiksa di KPK Jakarta, Kamis (5/4). Tempo/Arnold Simanjuntak

TEMPO.CO , Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mengisyaratkan akan adanya tersangka baru dalam kasus suap pembahasan anggaran di Kementerian Pendidikan Nasional, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga pada 2010 dan 2011.

"Adanya tersangka baru ini amat bergantung pada temuan PPATK yang didalami KPK," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, Selasa 28 Agustus 2012.

Busyro mengatakan temuan transaksi mencurigakan pada rekening tertentu oleh Pusat Pelaporan dan Analisa Transkasi Keuangan sudah disampaikan kepada KPK pada pertengahan Agustus ini.

Penyidik langsung mendalami temuan tersebut. Meski demikian, Busyro belum bersedia membeberkan siapa pemilik rekening dengan transaksi mencurigakan itu. "Belum bisa kami disampaikan kalau belum ekspose," ujar Busyro.

Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrat, Angelina Sondakh, menjadi tersangka pertama dalam kasus pembahasan anggaran tersebut. Proyek itu adalah pengadaan alat laboratorium di 17 perguruan tinggi negeri di Kementerian Pendidikan, dan pembangunan wisma atlet Jakabaring di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

KPK menduga Angie --sapaan Angelina Sondakh-- telah menerima suap Rp 6 miliar. Dia diduga melanggar Pasal 12 huruf a, Pasal 11 dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Pada 14 Agustus lalu, berkas Angie dinyatakan lengkap atau P21, dan sebentar lagi akan disidangkan.

Suap ini adalah pengembangan kasus suap wisma atlet dengan empat tersangka, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, Sekretaris Menpora nonaktif Wafid Muharam, Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah Muhammad El Idris, dan Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang.

Kini, terdapat 18 laporan hasil temuan PPATK yang disampaikan kepada KPK. Temuan tersebut terdiri atas rekening mencurigakan milik seseorang dan perusahaan dengan transaksi antara ratusan juta sampai miliaran rupiah.

Sumber Tempo menyebutkan laporan PPATK tersebut di dalamnya terdiri atas transaksi mencurigakan milik sepuluh anggota Badan Anggaran DPR. Satu nama di antaranya adalah mantan pimpinan Badan Anggaran dari Partai Demokrat, Mirwan Amir. Diduga transaksi mencurigakan pada rekening milik Mirwan tersebut terkait dengan kasus Angie.

Busyro yang dikonfirmasi tetap tidak bersedia membeberkannya. Namun dia tidak membantah adanya temuan PPATK terkait dengan Mirwan Amir. "Akan ditentukan pada ekspose selanjutnya," kata Busyro.

RUSMAN PARAQBUEQ

Berita terpopuler lainnya:
Mantan Gubernur Ini Akhirnya Nikahi Selingkuhannya
Bercinta dengan Pasien, Perawat Ini Diskors

Tommy Winata: Saya Menengahi, Paulus Ajak Damai

Tewas Saat Berfoto dengan Gaun Pengantin

Survei: Wanita Malaysia Paling Tak Setia

Suami Diam-diam Jadi Donor Sperma, Istri Menggugat

Jokowi ''Punya'' Esemka,Gubernur Jabar Tak Mau Kalah

Awal September, Jakarta Punya Wi-Fi Gratis

OJK Buka Lowongan 2500 Pegawai

Nunung ''OVJ'' Nikah dengan Biaya Rp 1 Miliar

Berita terkait

KPK Dalami Aliran Uang Perjalanan Dinas Syahrul Yasin Limpo, Periksa Bos Travel di Sulawesi Selatan

19 menit lalu

KPK Dalami Aliran Uang Perjalanan Dinas Syahrul Yasin Limpo, Periksa Bos Travel di Sulawesi Selatan

KPK jadwalkan ulang pemanggilan pemilik Maktour Travel Fuad Hasan Masyur yang mangkir dalam pemeriksaan kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Jadi Komut, Ini Profil Perusahaan yang Mencuat di Balik Laporan ke KPK

1 jam lalu

Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Jadi Komut, Ini Profil Perusahaan yang Mencuat di Balik Laporan ke KPK

Nama perusahaan ekspor impor ini muncul di balik laporan terhadap eks Kepala Bea Cukai Purwakarta ke KPK. Sang istri menjadi komisaris utama.

Baca Selengkapnya

Sidang Korupsi Gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika, KPK Bacakan Tuntutan 4 Terdakwa

2 jam lalu

Sidang Korupsi Gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika, KPK Bacakan Tuntutan 4 Terdakwa

Para tersangka korupsi Gereja Kingmi Mile 32 mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara setidaknya Rp 11, 7 miliar.

Baca Selengkapnya

Alasan KPK Banding Vonis 6 tahun Hasbi Hasan

2 jam lalu

Alasan KPK Banding Vonis 6 tahun Hasbi Hasan

Putusan hakim itu jauh lebih ringan ketimbang tuntutan JPU KPK yang minta Sekretaris MA nonaktif Hasbi Hasan dijatuhi hukuman 13 tahun delapan bulan.

Baca Selengkapnya

KPK Resmi Ajukan Banding atas Vonis Hasbi Hasan

4 jam lalu

KPK Resmi Ajukan Banding atas Vonis Hasbi Hasan

Tim Jaksa KPK telah menyerahkan memori banding dalam perkara yang menjerat Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan.

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Tersangka Sekjen DPR Indra Iskandar dalam Kasus Korupsi Rumah Jabatan

5 jam lalu

KPK Periksa Tersangka Sekjen DPR Indra Iskandar dalam Kasus Korupsi Rumah Jabatan

KPK memeriksa Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa rumah jabatan.

Baca Selengkapnya

Sidang Gratifikasi dan Pemerasan Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 5 Pejabat Kementan Lagi

7 jam lalu

Sidang Gratifikasi dan Pemerasan Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 5 Pejabat Kementan Lagi

Sidang korupsi di Kementan dengan terdakwa Syahrul Yasin Limpo alias SYL digelar hari ini di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat.

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Pemilik Suita Travel Telusuri Modus Syahrul Yasin Limpo ke Luar Negeri Seolah Perjalanan Dinas

7 jam lalu

KPK Periksa Pemilik Suita Travel Telusuri Modus Syahrul Yasin Limpo ke Luar Negeri Seolah Perjalanan Dinas

Tim penyidik KPK periksa 4 saksi dari travel dalam kasus TPPU bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Baca Selengkapnya

Seluk-beluk Pansel Capim KPK yang Bakal Dibentuk Jokowi

9 jam lalu

Seluk-beluk Pansel Capim KPK yang Bakal Dibentuk Jokowi

Presiden Jokowi mengatakan baru menyiapkan pansel KPK yang akan diumumkan pada Juni 2024. Berikut kriteria dan tugas Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Pelapor Kepala Bea Cukai Purwakarta soal LHKPN Mengaku Diminta KPK Melengkapi Data

12 jam lalu

Pelapor Kepala Bea Cukai Purwakarta soal LHKPN Mengaku Diminta KPK Melengkapi Data

Andreas dari kantor hukum Eternity Lawfirm mengatakan telah mendapat kabar dari KPK soal tindak lanjut laporan terhadap Kepala Bea Cukai Purwakarta.

Baca Selengkapnya