TEMPO.CO, Jakarta - Pertemuan Kapolri Jenderal Timur Pradopo dan ratusan perwira tinggi dan menengah di Mabes Polri Senin, 6 Agustus 2012, rupanya berbuntut panjang.
Seperti laporan Majalah Tempo pekan ini, rupanya Kapolri memanfaatkan pertemuan tertutup itu untuk mengkonsolidasi barisannya menghadapi "serangan" KPK.
Akhir Juli lalu, tim penyidik KPK memang menggeledah kantor Korps Lalu Lintas Polri di Cawang, Jakarta Selatan, dan menyita berdus-dus barang bukti kasus dugaan korupsi pengadaan simulator alat uji SIM.
Seorang sumber Tempo yang hadir dalam pertemuan itu menjelaskan, di hadapan perwiranya, Timur memprotes penggeledahan itu.
Menurut Kapolri, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menjadi landasan kerja KPK adalah “aturan extraordinary, tapi belum memiliki hukum acara”.
Sumber ini juga bercerita para polisi ramai bertepuk tangan ketika Timur Pradopo sampai pada puncak orasinya. “Hukum tanpa etika namanya preman,” katanya. “Menggeledah tempat orang seenaknya dan menangkap orang seenaknya itu namanya garong.”
Adapun juru bicara Markas Besar Kepolisian, Inspektur Jenderal Anang Iskandar, mengatakan Kepala Polri dalam pertemuan itu hanya meneguhkan komitmen antikorupsi. "Para perwira menengah diminta tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Siapa pun yang salah harus ditindak," tuturnya.
Berita selengkapnya ada di Majalah Tempo yang bisa dibaca di sini.
SETRI YASRA
Berita Terpopuler:
Dinas Kesehatan ''Sentil'' Iklan Klinik Tong Fang
Seks di Kampung Atlet Olimpiade
Kasus Simulator SIM, Pemimpin KPK Disadap Polisi?
Rhoma Bebas, Ini Komentar Artis Dangdut Jatim
Van Persie Dicemooh Fans Arsenal
PKS Tak Konsisten? Ini Tanggapan Anis Matta
Wanita Ini Tikam Calon Suami di Hari Pernikahan
Detik.com Tak Bisa Diakses Karena Listrik Meledak
Pemimpin KPK Tahu Disadap Polisi
Soal Ceramah, Rhoma Irama Kutip Ucapan Jimly
Berita terkait
Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap
1 jam lalu
Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.
Baca SelengkapnyaKorlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri
2 jam lalu
Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai
3 jam lalu
Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.
Baca SelengkapnyaTNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota
6 jam lalu
Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.
Baca SelengkapnyaTPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali
7 jam lalu
TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.
Baca Selengkapnya37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini
10 jam lalu
Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat
Baca Selengkapnya30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040
1 hari lalu
Polri akan memindakan puluhan ribu anggotanya ke IKN dalam empat tahap hingga 2040
Baca SelengkapnyaBesok May Day atau Peringatan Hari Buruh, Polri dan Disnakertransgi DKI Siapkan Ini
2 hari lalu
Peringatan Hari Buruh atau May Day ini juga akan dilakukan serempak di seluruh Indonesia dengan melibatkan total ratusan ribu buruh.
Baca SelengkapnyaJudi Online per April 2024, Polisi Sebut Ada 729 Kasus dan 1.158 Tersangka
2 hari lalu
Pada 2023 terdapat 1.196 kasus judi online dengan jumlah tersangka 1.967, sedangkan di 2024 per April terdapat 792 kasus dan 1.158 tersangka.
Baca SelengkapnyaBadan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
5 hari lalu
Badan Bank Tanah menandatangani nota kesepahaman dengan Kepolisian tentang sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan tanah.
Baca Selengkapnya