Sejumlah Perwira Polisi meninggalkan gedung ruang Auditoriom Kampus Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 6-8, 2012. Kapolri Timur Pradopo mengumpulkan perwira tinggi Kepolisian untuk melakukan arahan kepada anggotanya. Pertemuan ini bersifat internal dan Pers tidak diperbolehkan meliput. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo.
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah kalangan menilai polisi hanya basa-basi dalam menangani sejumlah kasus korupsi. Banyak kasus yang ditangani polisi acap kali tak jelas penyelesaiannya. “Kepolisian banyak menunggak penuntasan kasus korupsi, tapi justru menambah penanganan kasus lain,” kata Oce Madril, Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada.
Pada awal Agustus lalu, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia menetapkan sejumlah tersangka dari kepolisian dan rekanan swasta dalam kasus pengadaan simulator kemudi kendaraan bermotor. Di tengah memanasnya penanganan kasus itu, kepolisian kembali menetapkan tersangka dari Kementerian Kesehatan terkait dengan korupsi pengadaan vaksin flu burung.
Menurut Oce, kasus korupsi di Kementerian Kesehatan dan simulator ujian SIM bukanlah kasus kecil. “Dua kasus terakhir itu masih mungkin merembet ke mana-mana,” ujarnya. Kasus korupsi pengadaan instalasi flu burung, misalnya, diduga berkaitan dengan Partai Demokrat. “Ada kesan bahwa kasus ini ingin dilokalisasi hingga tak menyeret politikus Demokrat.”
Ketua Dewan Pengurus Masyarakat Transparansi Indonesia, Hamid Chalid, mengatakan polisi sebenarnya mampu menuntaskan kasus korupsi. “Tapi ada kepentingan yang bermain dalam penyidikan kasus yang ditangani Polri,” kata dia. Maka wajar bila masyarakat tidak percaya kepada kepolisian. “Buktikan mereka berintegritas dengan sikap besar hati mundur dari penanganan kedua kasus itu.”
Keraguan serupa datang dari Wakil Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch, Emerson Yuntho. Bukannya tanpa alasan, Emerson menyebutkan, setidaknya ada 20 kasus yang sampai saat ini tidak jelas ujungnya di tangan Mabes Polri. “Saya khawatir kasus ini bernasib sama. Kasus ini bisa jadi 86 (kode kepolisian untuk mendamaikan kasus) juga,” kata dia.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Kepolisian RI, Brigadir Jenderal Boy Rafli, meminta masyarakat tidak ragu akan niat kepolisian menangani kasus korupsi. Dia membantah jika kasus korupsi disebut bernasib tidak jelas. Masyarakat hanya kurang mendapat informasi mengenai penyelesaian kasusnya. “Jangan berprasangka buruk. Datang ke kami, pasti dijelaskan satu-satu.”
SUBKHAN JUSUF HAKIM | FEBRIYAN | ANGGA SUKMA WIJAYA | BOBBY CHANDRA
