Biaya Tak Tersangka Gubernur Sumsel Dipertanyakan

Reporter

Editor

Rabu, 5 Mei 2004 17:17 WIB

TEMPO Interaktif, Palembang:Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan mempertanyakan naiknya anggaran belanja tidak tersangka Gubernur Sumatera Selatan sebesar 380,95 persen dari semula Rp 1,575 miliar menjadi Rp 7,575 miliar. Naiknya anggaran tak tersangka ini terungkap dalam Pengantar Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Sumsel yang disampaikan Gubernur Sumsel Rabu (5/5). Menurut Anggota Komisi A Bidang Anggaran Bambang Sugianto naiknya anggaran tidak terduga Gubernur ini cukup besar, namun pihaknya belum mengetahui secara detail di mana peningkatan anggaran tidak tersangka tersebut. "Biaya ini menyangkut biaya operasional Gubernur, jadi tidak tertera dan terinci karena sifatnya tidak terduga," ujar Bambang usai sidang. Karena sifatnya tidak terperinci dan terprogram maka sangat sulit untuk mengetahui anggaran itu dikeluarkan untuk apa saja. Tapi yang jelas, anggaran tidak tersangka Gubernur ini biasanya dipakai untuk bantuan kepada organisasi masyarakat dan instansi baik vertikal maupun horizontal seperti bantuan Pemprov ke KPU Sumsel atau ke KPID Sumsel. "Jadi penggunaan dana ini merupakan kebijakan dari Gubernur," kata anggota PDIP ini. Fraksi PDIP sendiri akan membahas soal naiknya anggaran tak tersangka Gubernur ini. "Sikap kami belum tahu karena harus dirapatkan dahulu. Tapi kami akan kritisi soal naiknya anggaran tak tersangka sampai 300 persen ini," ujar Bambang.Selain soal anggaran tak tersangka, Bambang juga meminta pemerintah untuk memprioritaskan kegiatan dan pembangunan untuk PON XVI kepada peningkatan pemberdayaan rakyat, bukan hanya pembangunan fisik semata, sehingga penyelengaran PON juga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat di Sumsel.Sementara Gubernur Sumsel Syahrial Oesman dalam penyampain Nota Keuangan Anggaran 2004 mengatakan ada tambahan dana untuk menunjang pelaksanaan PON XVI tahun 2004, seperti peningkatan Jalan Lingkar Selatan Akses Poros Ampera, pembangunan Jalan Lingkar Stadion Jakabaring dan pembuatan trotoar jalan utama Kota Palembang dari Bandara SMB II sampai Kompleks Jakabaring."Dana yang dianggarkan dalam APBD induk belum mencukupi kebutuhan penyedian fasilitas fisik maupun nonfisik PON XVI," ujar Syarial. Jumlah keseluruhan pendapatan Pemerintah Sumsel sebesar Rp 1.168.820.192.147, belanja Rp 1.226.241.394.494 Arif Ardiansyah - Tempo News Room

Berita terkait

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

16 hari lalu

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

32 hari lalu

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

Dua anggota DPRD Maluku Tengah berinisial MDM dan FT mengamuk dengan memecahkan kaca kantor dewan, karena dana pokir belum cair. Apakah itu?

Baca Selengkapnya

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

6 Maret 2024

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

18 Februari 2024

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.

Baca Selengkapnya

5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

7 Februari 2024

5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

6 Februari 2024

Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

20 Januari 2024

Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

Mahfud Md menyebut aparat itu memeras dengan janji tidak akan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi APBD.

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

18 Januari 2024

Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).

Baca Selengkapnya

Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

18 Januari 2024

Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

Mendapat pertanyaan seputar usulan untuk mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo, Gibran hanya mengucapkan terima kasih.

Baca Selengkapnya

Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

17 Januari 2024

Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

Fraksi PDIP DPRD Solo mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo. Hal ini buntut dari seringnya Gibran cuti.

Baca Selengkapnya