TEMPO.CO, Surabaya - Meski pendaftaran peserta pemilu sudah mulai dibuka sejak hari ini, 10 Agustus 2012, namun lembaga Badan Pengawasan Pemilu (Basawlu) Jawa Timur belum bergerak sama sekali. Bahkan, Bawaslu belum dibentuk karena ternyata baru akan membuka pendaftaran calon anggota Bawaslu pada Senin 13 Agustus 2012 mendatang.
Sekretaris Panitia Seleksi Bawaslu, Suko Widodo, mengatakan pendaftaran calon anggota pengawas akan dibuka tanggal 13 Agustus hingga 28 Agustus. "Kami akan pilih 12 orang, nanti enam orang di antaranya akan ditetapkan sebagai anggota Bawaslu provinsi, dan sisanya sebagai cadangan," kata Suko Widodo, Jumat, 10 Agutustus 2012.
Para calon selanjutnya akan mengikuti seleksi tertulis pada 5 September, dilanjutkan tes kesehatan pada 6 September, dan psikotes pada 7 September. Hasil tes akan diumumkan pada 10 september untuk selanjutnya pada tanggal 11 september dilakukan wawancara oleh tim seleksi. Hasil dari wawancara akan diumumkan pada tanggal 14 September untuk selanjutnya dikukuhkan saat itu juga enam orang anggota Bawaslu Provinsi.
"Beda dengan seleksi panwas, kalau Bawaslu kali ini sama sekali tak melibatkan DPRD, jadi murni wewenang tim seleksi," kata pakar komunikasi politik Universitas Airlangga Surabaya ini. Selain itu, Bawaslu kali ini masa kerjanya hingga lima tahun, tidak seperti Panwaslu yang hanya tiga bulan.
Suko menambahkan seleksi Bawaslu terlambat karena tim seleksi sendiri baru terbentuk pada 27 Juli lalu. Tim seleksi Bawaslu terdiri dari Hotman Siahaan sebagai ketua, Suko Widodo sekretaris, lantas tiga anggota seleksi yaitu Ahmad Zainuri dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Siti Dalila Candra dari IAIN Sunan Ampel Surabaya, serta Muzaki dari Universitas Brawijaya.
Anggota Bawaslu Pusat, Daniel Zuhron membantah pembentukan Bawaslu telat dari rangkaian jadwal pemilihan umum. "Bawas provinsi terbentuk bulan September, padahal verifikasi faktual partai politik di tingkat provinsi itu baru jalan sekitar Oktober," kata Daniel.
Karenanya, pembentukan bawaslu dipastikan tetap akan sejalan dengan agenda pemilu. Jika bawas telah terbentuk, secara langsung badan pengawas ini akan langsung ikut masuk kedalam proses tahapan pemilu.
FATKHURROHMAN TAUFIQ
Berita nusa lainnya:
Penembak Anggota TNI Gunakan Senjata Rakitan
Tuntutan Ringan Polisi Koboi Mengecewakan
Ada Artefak Kuno di Bawah Kantor Jokowi
Alex Noerdin Tak Mau Bicara soal Ogan Ilir
Biawak Nyasar ke Ruangan Wakil Bupati Gowa
Berita terkait
5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia
1 hari lalu
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?
Baca SelengkapnyaSentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu
2 hari lalu
Sentra Gakkumdu akan mempermudah masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran dalam tahapan Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaRespons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi
2 hari lalu
Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.
Baca SelengkapnyaRamai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu
2 hari lalu
ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.
Baca SelengkapnyaBawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024
3 hari lalu
Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaASN Berpotensi Langgar Netralitas di Pilkada 2024, Bawaslu Ingatkan Hati-hati Gunakan Medsos
3 hari lalu
Ketua Bawaslu mengatakan jajarannya akan mengawasi media sosial pada Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya
10 hari lalu
Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024
Baca SelengkapnyaHakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip
12 hari lalu
Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.
Baca SelengkapnyaAnggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda
12 hari lalu
Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas
Baca SelengkapnyaHakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg
12 hari lalu
Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini
Baca Selengkapnya