TEMPO.CO, Jakarta - Penetapan status tersangka terhadap Inspektur Jenderal Djoko Susilo atas kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulator surat izin mengemudi (SIM) dianggap janggal.
"Kesannya ada target terselubung yang sedang diagendakan KPK," kata penasihat hukum Djoko Susilo, Hotma Sitompoel, di Jakarta, Rabu, 1 Agustus 2012.
Hotma mengatakan, Djoko ditetapkan tanpa adanya pemeriksaan terlebih dahulu. Begitu pula dengan para staf mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian ini. Mereka tidak pernah dimintai keterangan terkait kasus tersebut.
"Tindakan penyitaan barang bukti yang tidak ada hubungannya dengan perkara juga disita," kata Hotma. Selama ini, menurut Hotma, Djoko yang kini menjabat sebagai Gubernur Akademi Kepolisian itu tidak pernah melakukan penggelembungan harga dalam pengadaan simulator SIM.
Ia mengklaim semua proses tender dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. "Ini didasarkan dokumen-dokumen yang relevan," ujarnya.
Keterangan Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo S. Bambang yang digunakan KPK untuk menunjukkan adanya penggelembungan harga dan penyuapan, menurut Hotma, tidak cukup dijadikan landasan untuk menetapkan Djoko sebagai tersangka. Pasalnya, lanjut dia, Sukotjo adalah terdakwa yang sudah dijatuhi hukuman di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi karena kasus penipuan.
SUNDARI
Berita terkait:
Djoko Susilo Ada di Jakarta
Drama 24 Jam Penggeledahan KPK di Korlantas
Lika-liku Kasus Simulator SIM Versi Polisi (I)
Lika-liku Kasus Simulator SIM Versi Polisi (II)
Lika-liku Kasus Simulator SIM Versi Polisi (III)
Lika-liku Kasus Simulator SIM Versi Polisi (IV)
Berita terkait
Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan
7 jam lalu
Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.
Baca SelengkapnyaKorlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap
10 jam lalu
Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.
Baca SelengkapnyaKorlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri
11 jam lalu
Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai
13 jam lalu
Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.
Baca SelengkapnyaTNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota
15 jam lalu
Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.
Baca SelengkapnyaTPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali
16 jam lalu
TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.
Baca Selengkapnya37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini
19 jam lalu
Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat
Baca Selengkapnya30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040
1 hari lalu
Polri akan memindakan puluhan ribu anggotanya ke IKN dalam empat tahap hingga 2040
Baca SelengkapnyaBesok May Day atau Peringatan Hari Buruh, Polri dan Disnakertransgi DKI Siapkan Ini
2 hari lalu
Peringatan Hari Buruh atau May Day ini juga akan dilakukan serempak di seluruh Indonesia dengan melibatkan total ratusan ribu buruh.
Baca SelengkapnyaJudi Online per April 2024, Polisi Sebut Ada 729 Kasus dan 1.158 Tersangka
2 hari lalu
Pada 2023 terdapat 1.196 kasus judi online dengan jumlah tersangka 1.967, sedangkan di 2024 per April terdapat 792 kasus dan 1.158 tersangka.
Baca Selengkapnya