Satu Jenderal Polisi Lagi Jadi Tersangka

Reporter

Editor

Rabu, 1 Agustus 2012 23:54 WIB

Irjen Pol. Djoko Susilo. akpol.ac.id

TEMPO.CO, Jakarta - Bukan hanya Gubernur Akademi Kepolisian Inspektur Jenderal Djoko Susilo yang ditetapkan sebagai tersangka proyek simulator ujian SIM. Komisi Pemberantasan Korupsi juga menetapkan pejabat pembuat komitmen proyek tersebut, Brigadir Jenderal Didik Purnomo, sebagai tersangka.

”Yang sudah (ditetapkan) tersangka itu DS (Djoko Susilo) dan kawan-kawan. Dan kawan-kawan itu salah satunya adalah PPK (pejabat pembuat komitmen) itu,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto saat ditemui di kantornya, Rabu, 2 Agustus 2012. ”Dalam penyidikan KPK, PPK-nya juga ditetapkan sebagai tersangka,” kata dia lagi.

Jenderal Didik adalah Wakil Kepala Korps Lalu Lintas Markas Besar Kepolisian RI. Hingga berita ini ditulis, ia belum bisa dimintai konfirmasi. Tempo menyambangi ke kantornya, namun sejumlah pegawai dan ajudannya menyatakan Didik tidak berada di kantor. Tempo mencoba menghubungi melalui dua nomor telepon selulernya, namun telepon tidak aktif. Pesan singkat pun belum dibalas.

Penetapan Didik sebagai tersangka sebelumnya sudah disinyalir saat pertemuan KPK dengan Mabes Polri, dua hari yang lalu. Pertemuan itu berlangsung karena Mabes Polri mengklaim juga sedang mengusut kasus proyek simulator. Namun, hingga penggeledahan dilakukan KPK di kantor Korps Lalu Lintas di kawasan M.T. Haryono pada Senin lalu, Mabes Polri menyatakan baru memeriksa sejumlah saksi.

KPK sendiri telah menetapkan Djoko Susilo sebagai tersangka pada 27 Juli lalu. KPK menduga Djoko--kala itu Kepala Korps Lalu Lintas--telah menyalahgunakan wewenangnya sehingga menimbulkan kerugian negara dalam proyek berbiaya Rp 180 miliar itu. Bambang menjelaskan, sementara KPK mengusut pengadaan proyek dan peran Djoko, Mabes Polri mengusut panitia pengadaannya. ”Panitia kan di bawahnya PPK,” katanya.

Dalam kasus ini KPK juga mengajukan permohonan pencegahan ke luar negeri atas sejumlah orang yang diduga terlibat. Permohonan itu diajukan ke Direktorat Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. ”Pengajuan pencegahan itu untuk tiga polisi,” ujar Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana saat dihubungi kemarin.

Denny mengungkapkan, ketiganya adalah Djoko Susilo, Didik Purnomo, dan Ketua Panitia Pengadaan Ajun Komisaris Besar Polisi Teddy Rusmawan. Selain tiga polisi, Imigrasi mencegah Presiden Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi, Budi Susanto, rekanan proyek itu, sejak 30 Juli 2012. Bambang membenarkan adanya pencegahan tersebut terkait dengan kasus proyek simulator. ”DS (Djoko Susilo) dan kawan-kawan (dicegah),” katanya kemarin.

ISMA SAVITRI | RUSMAN PARAQBUEQ | FRANSISCO ROSARIANS | ANGGRITA DESYANI | SUBKHAN | SUKMA

Berita terkait

TNI Pakai Istilah OPM, Polri Nyatakan Tetap akan Sebut KKB

16 menit lalu

TNI Pakai Istilah OPM, Polri Nyatakan Tetap akan Sebut KKB

Polri menyatakan tetap akan memakai penyebutan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap kelompok yang mengupayakan kemerdekaan Papua.

Baca Selengkapnya

Pertamina dan Polri Bekerjasama Mengamankan Objek Vital Nasional

14 jam lalu

Pertamina dan Polri Bekerjasama Mengamankan Objek Vital Nasional

Pertamina dan Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menandatangani perjanjian kerjasama pengamanan objek vital nasional.

Baca Selengkapnya

Polri Ungkap 115 Kasus Judi Online dalam Dua Pekan Terakhir, Tangkap 142 Tersangka

20 jam lalu

Polri Ungkap 115 Kasus Judi Online dalam Dua Pekan Terakhir, Tangkap 142 Tersangka

Polri juga mengajukan permintaan pemblokiran 2.862 situs judi online ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Baca Selengkapnya

Polri Usulkan ke Kementerian Kominfo Blokir 2.862 Situs Diduga Tawarkan Judi Online

1 hari lalu

Polri Usulkan ke Kementerian Kominfo Blokir 2.862 Situs Diduga Tawarkan Judi Online

Polisi telah menangkap 142 tersangka dari 115 kasus judi online dalam rentang pada periode 23 April hingga 6 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Mabes Polri Diduga Impor Belasan Alat Sadap, Pengamat Sebut Pengadaannya Harus Transparan

1 hari lalu

Mabes Polri Diduga Impor Belasan Alat Sadap, Pengamat Sebut Pengadaannya Harus Transparan

Pengamat kepolian mengatakan alat sadap tidak termasuk teknologi alutsista sehingga pengadaanya harus transparan dan terbuka ke publik.

Baca Selengkapnya

Polri: 75 Motor dan 50 Mobil Listrik Ikut Kawal VVIP di World Water Forum Bali

1 hari lalu

Polri: 75 Motor dan 50 Mobil Listrik Ikut Kawal VVIP di World Water Forum Bali

Polri menyatakan kendaraan listrik untuk pengamanan World Water Forum ke-10 di Bali pada 18-25 Mei 2024 telah siap digunakan.

Baca Selengkapnya

Bareskrim Ungkap Kasus Manipulasi Data Gunakan Email Palsu yang Rugikan Perusahaan Singapura Rp 32 Miliar

1 hari lalu

Bareskrim Ungkap Kasus Manipulasi Data Gunakan Email Palsu yang Rugikan Perusahaan Singapura Rp 32 Miliar

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengungkap kasus manipulasi data menggunakan email palsu dan memanfaatkan informasi data untuk menipu.

Baca Selengkapnya

Tak Kebal Aturan Ganjil-Genap, Apa yang Masuk Kategori Pelat Nomor Khusus?

1 hari lalu

Tak Kebal Aturan Ganjil-Genap, Apa yang Masuk Kategori Pelat Nomor Khusus?

Apa itu pelat nomor khusus dan bagaimana aturannya termasuk saat masuk wilayah sistem ganjil-genap?

Baca Selengkapnya

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba Sejak September 2023

2 hari lalu

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba Sejak September 2023

Polisi juga telah menangani 10 kasus narkoba menonjol sejak 14 Maret hingga 6 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Ancaman Polri kepada Personel yang Terbukti Gunakan Narkoba

2 hari lalu

Ancaman Polri kepada Personel yang Terbukti Gunakan Narkoba

Polri bakal langsung memecat anggota kepolisian yang terbukti mengkonsumsi narkoba.

Baca Selengkapnya