TEMPO.CO, Jakarta - Ditetapkannya Gubernur Akademi Polisi, Inspektor Jenderal Djoko Susilo, menjadi tersangka kasus dugaan korupsi alat simulator surat izin mengemudi mengancam keberlangsungan sejumlah agenda akademi yang telah dipersiapkan untuk tahun ini.
"Banyak agenda Akpol yang terancam batal," kata sumber Tempo yang juga salah satu pengajar di akademi yang tidak ingin disebutkan namanya, Rabu, 1 Agustus 2012.
Sumber itu mengatakan, salah satu agenda yang dapat dipastikan batal adalah kunjungan Djoko ke Mesir. Terlebih lagi, KPK sudah mengajukan status cekal ke luar negeri kepada mantan kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri tersebut.
Sumber ini mengatakan agenda Djoko ke Mesir tersebut terkait pengenalan akademi polisi sebagai Center of Excellence and World Class Police Academy.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengajukan cegah ke luar negeri bagi mantan Kepala Korp Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo. Pencegahan ini setelah Djoko ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi alat simulator pengujian surat izin mengemudi (SIM) pada 27 Juli lalu.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan keputusan cegah diambil setelah KPK melakukan gelar perkara dan menilai kasus itu layak naik ke tahap penyidikan. "Karena kasus ini memerlukan kecepatan, maka diuruslah segala sesuatu terkait upaya lain misalnya pencegahan," ujarnya.
ISTMAN MP
Berita terkait:
Djoko Susilo ''Menghilang''
Polisi Dinilai Hambat Tugas KPK
Djoko Susilo Sudah Dicegah ke Luar Negeri
24 Jam Lebih, Petugas KPK Tertahan di Korlantas
Pelapor Korupsi Simulator SIM Siap Buka-bukaan
Berita terkait
Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan
10 jam lalu
Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.
Baca SelengkapnyaKorlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap
13 jam lalu
Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.
Baca SelengkapnyaKorlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri
14 jam lalu
Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai
15 jam lalu
Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.
Baca SelengkapnyaTNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota
18 jam lalu
Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.
Baca SelengkapnyaTPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali
19 jam lalu
TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.
Baca Selengkapnya37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini
22 jam lalu
Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat
Baca Selengkapnya30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040
1 hari lalu
Polri akan memindakan puluhan ribu anggotanya ke IKN dalam empat tahap hingga 2040
Baca SelengkapnyaBesok May Day atau Peringatan Hari Buruh, Polri dan Disnakertransgi DKI Siapkan Ini
2 hari lalu
Peringatan Hari Buruh atau May Day ini juga akan dilakukan serempak di seluruh Indonesia dengan melibatkan total ratusan ribu buruh.
Baca SelengkapnyaJudi Online per April 2024, Polisi Sebut Ada 729 Kasus dan 1.158 Tersangka
2 hari lalu
Pada 2023 terdapat 1.196 kasus judi online dengan jumlah tersangka 1.967, sedangkan di 2024 per April terdapat 792 kasus dan 1.158 tersangka.
Baca Selengkapnya