TEMPO.CO, Manado - DPRD Kota Manado siap membentuk kabupaten pemekaran yang rencananya bernama Kabupaten Bunaken. Dalam waktu dekat ini, Kecamatan Bunaken yang ada di Kota Manado akan segera dimekarkan menjadi dua kecamatan.
Ketua Panitia Khusus Pemekaran Kota Manado Sultan Udin Musa mengatakan, dengan dimekarkannya Kecamatan Bunaken menjadi dua kecamatan yang baru, maka secara otomatis, pemekaran Kabupaten Bunaken sudah memenuhi syarat karena telah memiliki lima Kecamatan untuk wilayah teritorial yang memisahkan diri dari Kota Manado sebagai daerah induk.
"Nantinya, ketika Bunaken dimekarkan menjadi dua kecamatan, maka secara aturan, sudah ada lima kecamatan yang berdekatan, yakni Kecamatan Singkil, Kecamatan Mapanget, Kecamatan Tuminting, dan dua kecamatan baru di Bunaken," kata Udin Musa, yang juga Ketua Komisi A DPRD Kota Manado.
Pemekaran Kabupaten Bunaken dari induk Kota Manado sendiri didukung penuh oleh anggota DPRD Manado lainnya, Syarifuddin Saafa. Ketua Partai Keadilan Sejahtera Sulawesi Utara ini menilai bahwa pemekaran Bunaken menjadi kabupaten sendiri sudah sangat layak dari segi luas wilayah, jumlah penduduk, dan administrasi serta perekonomian warga.
"Kalau secara syarat, Kabupaten Bunaken itu sudah punya bandar udara sendiri, punya taman laut nasional, punya daerah ekonomi yang besar, dan jumlah penduduk yang sangat padat. Ini artinya, Kota Manado siap dimekarkan," kata Saafa.
Saafa sendiri menilai pemekaran Kabupaten Bunaken dari Kota Manado ini juga perlu dilakukan karena melihat ketimpangan pembangunan di wilayah Bunaken dan tiga kecamatan lainnya yang sangat tidak merata dibandingkan kecamatan lain di Kota Manado. Bahkan, menurut Saafa, daerah Bunaken yang merupakan daerah taman nasional laut terlihat seperti daerah tertinggal.
"Ketertinggalan pembangunan di wilayah Bunaken dan daerah sekitarnya ini yang mendorong kami untuk melakukan pemekaran dari Kota Manado. Kan tujuan pemekaran agar masyarakat benar-benar terlayani dengan baik," kata Saafa.
ISA ANSHAR JUSUF
Berita terkait
Ricuh Eksekusi Lahan di Ciputat: Pertama Datang Ditolak, Datang Lagi Alamat Berganti
7 November 2023
Warga di Kampung Gunung, RT 002 RW 014, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, bentrok dengan aparat pada Selasa siang, 7 November 2023.
Baca SelengkapnyaWapres Ma'ruf Amin Tolak Tambahan 2 Provinsi Lagi di Papua: Selesaikan Dulu yang Ada
20 Desember 2022
Ma'ruf Amin menolak usulan penambahan 2 provinsi lagi dari sejumlah masyarakat di Papua dan Papua Barat.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah
17 September 2022
Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa pemekaran wilayah bukanlah untuk dimanfaatkan sebagai momentum bagi-bagi wilayah.
Baca SelengkapnyaMardani Ali Sera Dukung Pemekaran Tasikmalaya
25 Juli 2022
DPRD Jabar telah menyetujui rencana pemekaran daerah Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Garut Utara dan Kabupaten Cianjur Selatan.
Baca SelengkapnyaWacana Bogor, Depok dan Bekasi Gabung Jakarta, Plt Bupati Bogor: Harusnya Kita Mekar
19 Juli 2022
Saat ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah mengusulkan pemekaran wilayah Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Bogor Barat dan Bogor Timur.
Baca SelengkapnyaTito Karnavian: 3 Provinsi Baru Hasil Pemekaran Wilayah Papua Ikut Pemilu 2024
17 Juli 2022
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan tiga provinsi baru di Papua hasil pemekaran wilayah akan mengikuti Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKPU Masih Gunakan 34 Provinsi Sebagai Syarat Pendafataran Parpol untuk Pemilu 2024
7 Juli 2022
Sampai saat ini belum ada perubahan pada Undang-Undang Pemilu sebagai lanjutan dari tiga DOB Papua terhadap Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaDPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB
30 Juni 2022
DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-undang 5 provinsi, yakni RUU tentang Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Riau, Jambi, NTB dan NTT
Baca SelengkapnyaJK Bilang Pembentukan Provinsi Baru di Papua untuk Percepat Layanan ke Masyarakat
29 Juni 2022
Menurut JK, Papua merupakan wilayah yang sangat luas, namun infrastruktur di daerah tersebut belum cukup memadai bagi masyarakat setempat.
Baca SelengkapnyaKemendagri: RUU Pemekaran Papua Beri Ruang untuk OAP
28 Juni 2022
Rapat Kerja dan Rapat dengar Pendapat (RDP) membahas dua hal.
Baca Selengkapnya