TEMPO.CO, Jakarta -- Sejumlah politikus menilai sinis pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang kongkalikong antara legislatif dan eksekutif untuk mengeruk anggaran. "Itu bukan lagi berita, melainkan skandal. Skandal artinya menjadi bahan pembicaraan luas sehari-hari," kata Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hajriyanto Tohari, di Jakarta, Jumat, 20 Juli 2012.
Menurut Hajriyanto, pernyataan Yudhoyono adalah fakta mengenai perilaku koruptif yang makin marak secara lintas lembaga. "Berarti pernyataan Presiden itu secara substantif sudah basi. Tapi, karena dinyatakan oleh seorang presiden, sehingga menjadi sangat penting dan strategis," ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar itu.
Saat membuka sidang kabinet paripurna, Kamis lalu, Presiden mengakui adanya kongkalikong mengeruk anggaran negara yang melibatkan pejabat eksekutif dan DPR. Dia mengaku memiliki informasi sahih soal permainan anggaran sejak perencanaan hingga pelaksanaan. Selama ini Presiden memilih diam agar tak menimbulkan kegaduhan politik.
Hadjrianto mendesak Presiden memecat pejabat eksekutif yang berkongkalikong dengan legislatif. Presiden sebaiknya tak seperti anggota parlemen yang banyak bicara, tapi menjadi eksekutif sejati yang berfungsi mengeksekusi kebijakan. "Hentikan orang-orang eksekutif yang berkongkalikong. Gandeng KPK untuk segera bertindak," ucapnya.
Senada dengan Hajriyanto, Sekretaris Fraksi Gerindra di DPR, Edi Prabowo, mengatakan, sebagai Presiden dengan legitimasi besar, Yudhoyono seharusnya tak perlu ragu memberhentikan menteri yang korup. Presiden bisa memanggil menteri terkait dan bicara empat mata. "Kalau benar terbukti, selesaikan secara hukum," tuturnya.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo menambahkan, Presiden mestinya serius membersihkan kementerian dari praktek korupsi, yang penting bukan sekadar peringatan. Jika punya bukti kuat, Presiden harus menyerahkan data kepada penegak hukum. "Presiden memanggil pejabatnya dan melakukan klarifikasi," ujarnya.
Pernyataan Presiden terkait kongkalikong, menurut Direktur Riset Charta Politika Yunarto Wijaya, tak lebih dari pencitraan mencari simpati. Sebagai warga negara, jika punya bukti sahih, dia tetap bisa melaporkan ke KPK atau penegak hukum lain. "Kepala pemerintahan butuh keberanian untuk memperbaiki keadaan," katanya.
Meski aksi diam Presiden dianggap membiarkan korupsi, ini tidak bisa menyebabkan dia kena sanksi. Termasuk rencana pemakzulan. Sebab, pemerintahan presidensial tidak mengenal pemakzulan. Apalagi mekanisme usulnya cukup panjang. "Perlu ada hak angket, menyatakan pendapat, dan minta persetujuan Mahkamah Konstitusi, baru ke MPR," ujarnya.
Para politikus di Senayan, menurut Yunarto, hanya dapat meminta keterangan dari Presiden Yudhoyono mengenai maksud di balik pernyataan kongkalikong tersebut. "Itu pun kalau anggota DPR atau Badan Anggaran merasa tersinggung," tuturnya.
IRA GUSLINA | ELLIZA HAMZAH | TARI OKTAVIANI | ARYANI KRISTANTI | BOBBY C
Berita lain:
Liputan Khusus Ramadan 2012
Liputan Khusus Pemilihan Gubernur DKI Jakarta
Ruang Kerja Andi Mallarangeng Digeledah KPK
Dahlan Iskan ''Ngambek'' Ngetwit Sebulan
Ruhut: Sudahlah, Anas Mundur Saja
Transjakarta Ideal Versi Ahok
Berita terkait
Harta Kekayaan Megawati, SBY, dan Jokowi Saat Akhir Menjabat Presiden RI, Siapa Paling Tajir?
29 hari lalu
Harta kekayaan Jokowi Rp 95,8 miliar selama menjabat. Bandingkan dengan harta kekayaan presiden sebelumnya, Megawati dan SBY. Ini paling tajir.
Baca SelengkapnyaPendukung Bersorak Setiap Prabowo Sebut Nama Titiek Soeharto, Ini Profil Anak Keempat Presiden RI ke-2
18 Februari 2024
Setiap kali Prabowo menyebut nama Titiek Soeharto, pendukungnya bersorak. Berikut profil pemilik nama Siti Hediato Hariyadi.
Baca SelengkapnyaMasa-masa Akhir Jabatan Presiden RI dari Sukarno hingga Jokowi, Beberapa Berakhir Tragis
13 Februari 2024
Tujuh Presiden RI miliki cerita pada akhir masa jabatannya. Sukarno, Soeharto, BJ Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi punya takdirnya.
Baca SelengkapnyaSejak Kapan Megawati Menjadi Ketua Umum PDIP?
11 Januari 2024
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bisa disebut sebagai ketua umum partai terlama di negeri ini. Sejak kapan?
Baca SelengkapnyaMengenang Gus Dur: Berikut Profil, Pemikiran, hingga Prosesi Pemakamannya
1 Januari 2024
Genap 14 tahun kepergian Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Berikut kilas balik profil dan perjalanannya sebagai ulama dan presiden ke-4 RI.
Baca SelengkapnyaCatatan 10 Tahun Terakhir Pertemuan Jokowi - SBY, Terakhir di Istana Bogor
5 Oktober 2023
Pada 2 Oktober 2023, Presiden Jokowi bertemu Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ini catatan pertemuan mereka.
Baca SelengkapnyaMegawati Haqul Yakin Ganjar Jadi Presiden RI ke-8, Jokowi: Habis Dilantik Besoknya Langsung...
2 Oktober 2023
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi meyakini Ganjar Pranowo menang Pemilu 2024 dan menjadi Presiden RI ke-8.
Baca SelengkapnyaMr Assaat Gelar Datuk Mudo 9 Bulan Pernah Jadi Presiden RI, Tandatangannya Buat UGM Berdiri
19 September 2023
Mr Assaat pernah menjadi acting Presiden RI selama 9 bulan pada 1949-1950. Tanpa kepemimpinannya, Indonesia mungkin saja direbut kembali Belanda.
Baca Selengkapnya74 Tahun SBY: Presiden Pertama Pemilu Langsung, Pernah Jadi Tokoh Berbahasa Lisan Terbaik
9 September 2023
Hari ini, 9 September 1949 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY lahir di Pacitan, Jawa Timur. SBY merupakan Presiden Indonesia ke-6 selama 2 periode.
Baca SelengkapnyaSejarah Pembangunan Jembatan Suramadu, Jembatan Terpanjang di Indonesia
16 Januari 2023
Selain salah satu ikon Jawa Timur, Jembatan Suramadu juga menyambungkan hidup antara dua pulau. Simak sejarah singkat berdirinya jembatan tersebut.
Baca Selengkapnya