TEMPO.CO, Jakarta – Baru-baru ini partai Gerindra merombak susunan pengurus partainya. Jumlah pengurusnya yang semula 127 melonjak jadi 314. Ketua Umum Gerindra Suhardi mengatakan ada banyak wajah baru dalam susunan pengurus partai. “Ada yang pengurus lama dan ada yang baru bergabung,” kata Suhardi pada Jumat 13 Juli 2012.

Beberapa di antara pengurus baru berasal dari kalangan purnawirawan TNI dan Polri, antara lain purnawirawan Letjen (Mar) Suharto, Laksdya Moekhlas Sidik, Mayjend Glenny Kairupan, Mayjend Mahidin Simbolon, dan Marsma Mutanto Juwono, Juga ada Mayjend Chairawan sebagai Ketua Bidang Keamanan dan Ketahanan Nasional.

Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti mengatakan beberapa nama di antara purnawirawan tersebut tersangkut masalah pelanggaran Hak Azasi Manusia masa lalu. Jika Gerindra mendominasi politik dalam negeri, Poengky pesimistis upaya penegakkan HAM dan penyingkapan pelanggaran masa lalu berjalan lancar. “Saya melihat penegakkan HAM pasti tertutup. Gelap,” kata Poengky.

Beberapa nama yang masuk dalam catatan Imparsial salah satunya Mayor Jendral Mahidin Simbolon. Mahidin menjabat sebagai Panglima Daerah Militer Papua saat kasus pembunuhan Theys Hiyo Eluai terjadi. “Diduga operasi pembunuhan Theys melibatkan Simbolon,” kata Poengky. Simbolon juga diduga menerima banyak dana keamanan dari Freeport saat menjabat Pangdam Papua.

Selain Simbolon, purnawirawan bermasalah yang masuk dalam daftar Imparsial adalah Mayor Jendral Glenny Kairupan. Glenny pernah diperiksa oleh Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM Timor-Timur.

Mayor Jendral Chairawan juga masuk dalam catatan Imparsial. Chairawan pernah menjadi Komandan Grup 4 Sandi Yudha Kopassus. Grup ini diduga membawahi “Tim Mawar” yang terlibat dalam operasi penculikan aktivis dan mahasiswa pada masa pergolakan reformasi 1998. Di Gerindra ia malah mendapat tempat sebagai Ketua Bidang Keamanan dan Ketahanan Nasional. “Chairawan punya utang kasus,” kata Poengky.

Ketua Dewan Pembina Partai Prabowo Subianto menurut Imparsial juga terlibat dalam banyak masalah pelanggaran HAM masa lalu. Kasus-kasus yang disebut Poengky antara lain kasus penculikan mahasiswa pada reformasi 1998, konflik bersenjata di Timor-Timur, serta kasus penyisiran berdarah penyisiran Mapenduma, Papua.

Poengky menilai kehadiran purnawirawan bermasalah membuat Gerindra tak akan mungkin mendorong penuntasan kasus pelanggaran HAM. “Pasti akan menafikan setiap kasus. Menganggapnya tidak pernah terjadi,” ujarnya.

ANANDA BADUDU