Sejumlah massa Gerakan Tumpas Korupsi melakukan aksi tolak saweran atau sumbangan masyarakat untuk pembangunan gedung baru KPK di Kuningan, Jakarta, (9/7). TEMPO/Seto Wardhana.
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah massa yang tergabung dalam Gerakan Tumpas Korupsi (Gertak) berkumpul di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Massa menuntut KPK menolak saweran uang pembangunan gedung karena dianggap sebagai bentuk pembodohan terhadap komisi antirasuah tersebut.
"Kenapa harus mengemis uang dari rakyat?" kata Agus Muslim, koordinator lapangan Gertak, Senin, 9 Juli 2012. "Ini bentuk pembodohan."
Menurut Agus, pembangunan gedung adalah kewajiban pemerintah. KPK hanya bertugas menuntaskan kasus korupsi. "Bukan rakyat kecil diperas tenaganya untuk diambil dananya kemudian menyumbang," kata dia di tengah orasinya.
Akil, salah seorang anggota yang tergabung dalam Gertak, mengkhawatirkan uang saweran untuk pembangunan gedung baru KPK dapat mempengaruhi kebijakan KPK.
Hingga Sabtu kemarin, sumbangan dana pembangunan gedung baru KPK terkumpul sekitar Rp 204 juta, 4 sak semen, 2 kilogram paku, satu rol kawat, dan satu pintu teralis. Ada pula dua genting dan satu dus keramik. Saweran tidak hanya datang dari dalam negeri, tapi juga dari luar negeri, seperti Jerman dan Australia.
Agus meminta komisi antikorupsi ini fokus meningkatkan kinerja dan pemberantasan korupsi. Ia juga mendesak DPR dan Presiden untuk memprioritaskan fasilitas peningkatan kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi.
Sidang Korupsi Syahrul Yasin Limpo, Jaksa KPK Hadirkan 4 Saksi dari Kementan
1 hari lalu
Sidang Korupsi Syahrul Yasin Limpo, Jaksa KPK Hadirkan 4 Saksi dari Kementan
Jaksa KPK menghadirkan empat saksi dalam sidang bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu, 8 Mei 2024
