Ketua Komite SMA 70: Nama Baik Saya yang Dicemarkan

Reporter

Editor

Kamis, 28 Juni 2012 14:45 WIB

Kantor ICW (Indonesia Corruption Watch) Jl. Kalibata Timur IV D No. 6, Jakarta, Rabu (27/06). TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komite Sekolah Menengah Atas 70 Jakarta Selatan, Ricky Agusriady, membantah laporannya mengenai pencemaran nama baik oleh Musni Umar atas nama sekolah. "Laporan itu saya ajukan atas dasar pencemaran nama baik saya," kata Ricky saat dihubungi pada Kamis, 28 Juni 2012.

Ia menjelaskan laporan pencemaran nama baik diajukannya karena Musni Umar menyebarkan fitnah dan kebohongan serta pencemaran nama baik melalui milis mengenai dirinya. Dalam milis tadi, kata Ricky, Musni menuduh dirinya menggelapkan dana komite sebesar kurang lebih Rp 1 miliar.

"Sebenarnya laporan pencemaran nama baik itu juga laporan balik dari saya karena dia melaporkan saya terlebih dahulu dengan tuduhan penggelapan dana sekolah," kara Ricky. Namun karena tuduhan tersebut dinilai tidak terbukti, ia mengatakan, kepolisian mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan.

Mantan Ketua Komite SMA 70 periode 2009-2010 Musni Umar sebelumnya menyatakan dirinya telah dikriminalisasi karena menulis blog yang meminta pengelola SMA 70 melakukan transparansi pendanaan sekolah. Tulisan Musni tersebut berjudul Teladani Kejujuran Rasulullah SAW dalam Memimpin Sekolah. (Baca:ICW Bakal Laporkan Dugaan Korupsi SMA 70).

Tulisan tersebut memuat dugaan korupsi dalam pengelolaan anggaran sekolah, terutama pengelolaan anggaran kelas internasional dan kelas akselerasi. Dalam tulisan itu Musni mengatakan penerimaan dan pengeluaran uang di kelas internasional dan kelas akselerasi tidak dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah. Akibatnya, tidak ada yang mengetahui penggunaan uangnya kecuali kepala sekolah serta pengelola kelas kelas internasional dan kelas akselerasi.

Hal ini membuat Musni menduga ada korupsi di sekolah. Terlebih lagi, komite sekolah tidak diberikan akses untuk mengontrol penggunaannya. Musni, dalam konferensi pers di kantor Indonesia Corruption Watch, Rabu, kemarin, mengatakan dirinya dilaporkan oleh Ricky karena membuat tulisan mengenai hal tersebut dan mencemarkan nama baik sekolah.

Namun Ricky membantah hal tersebut. "Awal Februari 2011 Musni melaporkan saya dengan tuduhan penggelapan dana sekolah, padahal tidak ada bukti yang menguatkan tuduhannya," kata Ricky. Saat SP3 keluar dari kepolisan, kata dia, Musni malah menyebar berita bohong lewat milis. Menurut Ricky, Musni menghujat dirinya telah menggelapkan dana sekolah. Berita itu yang dijadikan dasar laporan pencemaran nama baik atas dirinya.

Padahal, menurut Ricky, pelaporan penggunaan dana sekolah saat dirinya menjabat sebagai ketua komite sekolah sudah sangat transparan. Seluruh pungutan yang ditarik dari siswa memiliki dasar hukum jelas dan dilakukan secara on line. Jadi, ia menyatakan tidak mungkin menggelapkan dana sekolah.

RAFIKA AULIA


Berita terkait

Lelang Barang KPK Sitaan Hasil Gratifikasi, Begini Syarat dan Cara Mengikuti Lelangnya

18 Desember 2023

Lelang Barang KPK Sitaan Hasil Gratifikasi, Begini Syarat dan Cara Mengikuti Lelangnya

KPK menggelar lelang atas barang sitaan hasil gratifikasi dalam Hakordia 2023. Begini tata cara dan syarat mengikuti lelangnya.

Baca Selengkapnya

Momentum Hakordia, Ahli Hukum Nilai Kejagung Kurang Greget Tangani Kasus Korupsi

13 Desember 2023

Momentum Hakordia, Ahli Hukum Nilai Kejagung Kurang Greget Tangani Kasus Korupsi

Ahli Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) khususnya dalam pemberantasan korupsi kurang greget.

Baca Selengkapnya

Momentum Hakordia, Pengamat Nilai Penanganan Kasus Korupsi oleh Polri Masih Mengecewakan

13 Desember 2023

Momentum Hakordia, Pengamat Nilai Penanganan Kasus Korupsi oleh Polri Masih Mengecewakan

Herdiansyah Hamzah menulai kinerja Polri dalam pemberantasan korupsi yang masih mengecewakan publik jika dilihat secara kualitatif.

Baca Selengkapnya

KPK Beri Skor 95,75 untuk Pencegahan Korupsi di DKI, Heru Budi: Kita Sudah di Zona Tertinggi

12 Desember 2023

KPK Beri Skor 95,75 untuk Pencegahan Korupsi di DKI, Heru Budi: Kita Sudah di Zona Tertinggi

Ini tentang aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memantau capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Firli Bahuri Diundang ke Hari Antikorupsi Sedunia, tapi Tak Hadir

12 Desember 2023

KPK Sebut Firli Bahuri Diundang ke Hari Antikorupsi Sedunia, tapi Tak Hadir

KPK mengatakan telah mengundang semua insan KPK melalui email kantor, termasuk kepada Ketua nonaktif Firli Bahuri. Tapi Firli tak hadir.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Diselesaikan

12 Desember 2023

Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Diselesaikan

Presiden Jokowi meminta DPR segera membahas dan menyelesaikan RUU Perampasan Aset. Mekanisme untuk pengembalian kerugian negara.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Banyak Pejabat Ditangkap tapi Tak Hentikan Korupsi di Indonesia

12 Desember 2023

Jokowi Sebut Banyak Pejabat Ditangkap tapi Tak Hentikan Korupsi di Indonesia

Presiden Jokowi mengatakan sudah terlalu banyak pejabat Indonesia yang ditangkap dan dipenjarakan karena korupsi.

Baca Selengkapnya

Ketua KPK Nawawi Pomolango Sebut Butuh Sinergi untuk Berantas Korupsi

12 Desember 2023

Ketua KPK Nawawi Pomolango Sebut Butuh Sinergi untuk Berantas Korupsi

Nawawi Pomolango mengatakan, sinergi gerak dari seluruh elemen bangsa harus kembali dipimpin untuk melakukan pemberantasan korupsi bisa bergerak maju.

Baca Selengkapnya

Hari Antikorupsi Sedunia, Saut Situmorang Minta Independensi KPK Dikembalikan

12 Desember 2023

Hari Antikorupsi Sedunia, Saut Situmorang Minta Independensi KPK Dikembalikan

Saut Situmorang mengatakan hal yang perlu direfleksikan KPK di Hari Antikorupsi, seperti mengembalikan independensi KPK.

Baca Selengkapnya

Hari Antikorupsi Sedunia Diperingati Tiap 9 Desember, Ketika Dunia Sadar Harus Perangi Korupsi

9 Desember 2023

Hari Antikorupsi Sedunia Diperingati Tiap 9 Desember, Ketika Dunia Sadar Harus Perangi Korupsi

Tiap 9 Desember masyarakat internasional memperingati Hari Antikorupsi Sedunia. Begini asal mula dicetuskan PBB.

Baca Selengkapnya