Salah seorang tersangka yang diduga rekan Anshori hasil OTT (Operasi Tangkap Tangan) buol digiring ke dalam gedung KPK, Jakarta, Rabu (27/06). TEMPO/Seto Wardhana
TEMPO.CO, Palu - Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, dengan target seorang pengusaha perkebunan sawit dan Bupati Buol Amran Batalipu, Selasa, 26 Juni 2012, menuai kecaman.
Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Sulawesi Tengah, Zainal Abidin Ishak, menilai tindakan KPK itu tidak beretika. Pasalnya, tindakan itu dilakukan KPK pada saat tahapan Pilkada Buol tengah berlangsung.
“Dilakukan tidak sesuai prosedur. Tindakan yang dilakukan KPK terkesan direkayasa untuk menghalang-halangi pencalonan Amran Batalipu sebagai bupati,” tegas Zainal Abidin, di Sekretariat DPRD Sulteng, Rabu, 27 Juni 2012.
Amran saat ini masih menjabat Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Buol. Zainal mempertanyakan orang yang melakukan penyergapan itu. “Apa benar yang melakukan penangkapan tersebut dari KPK. Jika benar orang KPK yang melakukan penangkapan harusnya melalui prosedur, yaitu dengan bukti-bukti yang konkret,” katanya.
Menurutnya, seandainya penyergapan itu dilakukan KPK, sangat mungkin direkayasa karena dilakukan ketika situasi kampanye pemilukada di Buol. Saat ini, kata dia, Partai Golkar Sulawesi Tengah belum bisa melakukan apa-apa, karena pihaknya belum memiliki bukti-bukti keterlibatan Amran dalam kasus suap tersebut.
Sementara itu petugas KPK mendatangi Pengadilan Tipikor Palu guna mengajukan permohonan surat izin penggeledahan dan penyitaan terkait penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.
Ketua Pengadilan Negeri Palu Erwan Munawar membenarkan kedatangan petugas KPK itu. Namun, soal materi dan maksud kedatangan tersebut, pihaknya masih enggan membeberkan.
"Soal materi kedatangannya belum dapat kami beberkan sebab bersifat rahasia dan demi kepentingan penyidikan," jelas Humas Pengadilan Negeri Palu, Adi Prasetyo. Meski demikian, pihaknya tidak menampik jika kedatangan petugas KPK itu terkait penanganan perkara di Kabupaten Buol. "Kalau soal Buol sih iya, " tambahnya.
