TEMPO Interaktif, Jakarta: Koalisi Media untuk Pemilu 2004 melayangkan somasi etik pada sejumlah pihak yang dinilai telah menayangkan iklan politik yang memperbodoh dan menyesatkan pemilih pada pemilu legislatif. Somasi etik ini hanya berupa peringatan agar mereka tidak lagi mengulangi penayangan iklan politik yang membodohkan itu pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004. Menurut Koordinator Koalisi Media Garin Nugroho dalam konferensi pers di Gedung ASPAC, Jakarta, Jumat (2/4) siang, ada 30 ketua dan pimpinan lembaga yang mendapatkan somasi etik ini. Antara lain Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Periklanan Indonesia, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia, perusahaan periklanan yang memproduksi dan menayangkan iklan parpol di televisi, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, Asosiasi Televisi Lokal Indonesia. Selain itu juga para penanggung jawab semua stasiun televisi di Indonesia, dan para ketua partai politik kecuali Partai Pelopor dan Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia, karena tidak beriklan di televisi. Somasi etik ini juga ditembuskan pada presiden dan Ketua DPR yang juga menjadi ketua umum partai politik. Koalisi Media dalam somasinya mengingatkan agar KPU dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) segera membuat peraturan tentang iklan politik Pemilu Presiden dan Wapres yang beretika dan mencerdaskan pemilih di televisi. Menurut Hinca Panjaitan, salah seorang anggota Koalisi Media, pelaksanaan kampanye Pemilu legislatif bukan saja tidak memberikan pendidikan politik yang sehat dan cerdas tapi juga menyesatkan dan membodohkan pemilih. Ini disebabkan materi iklan yang mengajak, menganjurkan, dan mendikte pemilih hanya memilih tanda gambar saja. "Cara seperti ini tidak mendidik dan tidak beretika," kata Hinca. Akibatnya, pemilih tidak mendapatkan informasi apapun tentang pilihannya dan ngawur. Padahal, kata Hinca, yang membacakan somasi itu, UU No.32/2002 tentang Penyiaran, UU No.8/99 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU No. 8/92 tentang Perfilman telah mensyaratkan semua materi iklan yang ditayangkan di televisi harus memenuhi standar pedoman penyiaran, perilaku penyiaran, dan tata krama periklanan. Akibat tidak memenuhi ketentuan undang-undang itu, kata dia, ajakan pesan iklan partai politik berbeda dengan iklan biasanya. Pemilih tidak punya kesempatan melihat dan memperhatikan produk yang diiklankan. Sehingga, kata dia, "Ketika pemilih memasuki bilik suara, ia adalah orang buta."Somasi ini, kata Hinca, disampaikan agar semua pihak yang terkena somasi melakukan introspeksi dan tidak lagi mengulang kesalahan yang sama terkait materi iklan di Pemilu presiden dan wapres. "Jangan biarkan keledai jatuh dua kali di lubang yang sama," kata dia. Anggota KPI Bimo Nugroho yang datang dalam konferensi pers itu menanggapi somasi etik ini sebagai upaya baik dari masyarakat sipil untuk mengkritisi penyiaran iklan. "KPI, KPU, dan Panwaslu, sudah berupaya menjaga etika periklanan ini sebenarnya," kata dia. Istiqomatul Hayati - Tempo N ews Room