TEMPO Interaktif, Jakarta: Mantan Sekjen Komnas HAM Asmara Nababan mengatakan, tersangkutnya kembali nama Jend. (Purn.) Wiranto dalam kasus Timor Timur disebabkan adanya ketidakpuasan masyarakat internasional dalam melihat penyelesaian pengadilan HAM Ad Hoc di Timor Timur yang dilakukan Indonesia. Menurut Asmara, dari kacamata internasional, pengadilan yang dilakukan Indonesia itu dianggap tidak memenuhi standar minimal dari suatu pengadilan yang fair dan imparsial."Pengadilan itu telah dipantau oleh PBB, dan ada observer yang mengamati seluruh proses pengadilan itu," kata Asmara di Jakarta, Kamis (25/3). Akibatnya, lanjut dia, saat ini muncul wacana di dunia internasional bahwa pengadilan Ad Hoc itu telah gagal menegakkan keadilan. Padahal, ia menambahkan, laporan Komnas HAM sendiri sudah menempatkan Wiranto sebagai orang yang mestinya bertanggung jawab. "Namun, kenyataannya, dia tidak termasuk sebagai salah seorang yang didakwa," ujarnya.Sebelumnya, Jaksa Perserikatan Bangsa Bangsa menyarankan Timor Leste mengeluarkan surat penangkapan internasional bagi bekas Panglima TNI Jenderal (Purn) Wiranto. Sebab ada dugaan keterlibatan Wiranto dalam kejahatan perang di Timor Timur tahun 1999. Nicholas Koumjian, seorang jaksa PBB dari Pengadilan Khusus Kriminal Serius di Dili mengatakan, Wiranto semestinya bertanggung jawab atas insiden berdarah tahun 1999 itu. "Bukti-bukti yang kami punya membuktikan bahwa Wiranto gagal melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pemimpin kekuatan militer dan polisi di Timor Timur untuk mencegah terjadinya kejahatan melawan kemanusiaan dan gagal menghukum pelaku kejahatan itu," kata dia di Dili, Selasa (23/3).Wiranto, saat dimintai komentar terpisah, mengungkapkan keheranannya atas diangkatnya kembali isu mengenai dirinya atas kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Timur. Hal tersebut diungkapkannya kepada pers di Gedung DPC Partai Golkar Kota Cirebon usai melakukan kampanye terbuka di lapangan Sunyaragi, Cirebon. Menurut Wiranto, keberadaan ICU yang hingga kini terus mengungkit-ungkit mengenai permasalahan dirinya bukanlah badan representasi dari PBB maupun Timor Timur. "Bahkan mereka sudah menarik tuduhan pelanggaran HAM di Indonesia," kata Wiranto. Mereka pun, lanjut Wiranto, telah menyerahkan permasalahan pelanggaran ini ke pihak Pemerintah Indonesia. Indonesia juga telah menggelar pengadilan HAM ad hoc.Atas hal itu, Asmara menilai, sulit bagi ICU untuk menangkap Wiranto. "Tapi secara psikologis mengingatkan dunia bahwa ada hutang masyarakat internasional terhadap korban di Timtim," katanya. Apalagi, kata dia, kejahatan terhadap kemanusiaan itu bukan hanya yuridiksi Indonesia, tapi yuridiksi internasional. "Meski penerapan hukumannya sangat sulit, bukan berarti tidak mungkin," kata dia. Atas hal itu, kata Asmara, banyak usaha dari kalangan internasional untuk menghidupkan kembali prosekusi terhadap Wiranto.Yandhrie Arvian - Tempo News Room