TEMPO Interaktif, Surabaya:Hingga pekan kedua pelaksanaan kampanye, Panwaslu Kabupaten Gresik mencatat beberapa pelanggaran menonjol. Pelanggaran itu antara lain didapatinya beberapa pegawai negeri sipil (PNS) yang berkampanye untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golkar. Mereka tidak hanya menjadi penonton, tapi sebagai peserta aktif kampanye, misalnya ikut mengatur-atur massa dan mengenakan atribut parpol, ungkap Ketua Panwaslu Gresik M. Toha, yang dijumpai Tempo di Surabaya, Minggu (21/3). Atas terlibatnya PNS dalam kampanye, selain mencatatnya sebagai pelanggaran pemilu, Toha mengaku sudah melaporkannya kepada Kepala Kandepdiknas Kabupaten Gresik M. Khosim. Selain sanksi politis, PNS itu dapat saja terkena sanksi adminsitratif oleh instansinya. Misalnya, ia kemudian dipindahkan ke Pulau Bawean. Kan lebih susah itu, tukasnya.Toha memaparkan, pelanggaran lain yakni praktek politik uang yang dilakukan Samwil, caleg PPP untuk DPRD Kabupaten Gresik dari Daerah Pemilihan Gresik 2. Samwil terbukti membagi-bagikan paket beras dan uang di Desa Kemangi, Bungah, dan Abar-Abir. Acara bagi-bagi sembako dan uang itu dilakukan Samwil secara pribadi di luar jadwal kampanye PPP. Pada pekan-pekan ini, seorang caleg PPP yang lain, H. Muhaimin, juga tengah menghadapi persidangan di PN Gresik karena kasus ijazah palsu. Kalau soal pelanggaran lain, seperti kampanye membawa anak di bawah umur, serta pemasangan atribut di luar ketentuan, hampir semua parpol melanggar, tutur Toha. Ia menjelaskan, semua parpol melanggar kampanye melewati batas daerah pemilihan.Tentang kebutuhan logistik pemilu, Toha mencermati saat ini kebutuhan surat suara untuk DPRD Jatim dan DPRD Kabupaten Gresik sudah terpenuhi dan masuk dalam tahap penyortiran. Tinggal untuk DPR RI dan DPD yang masih belum kami dapatkan, tambahnya.Agus Raharjo - Tempo News Room