TEMPO.CO, Gwangju - "Demokrasi kami dibajak oleh sekelompok elite politik," kata Poengky Indarti dari Imparsial--meminjam istilah dari Demos--saat menjadi moderator dalam pembukaan Gwangju Asia Forum, Rabu 16 Mei 2012 pagi di Daedong Hall 5.18 Memorial, Gwangju, Korea Selatan.

Setelah Soeharto tumbang pada Mei 1998, Poengky mengakui sampai 2012 ini impiannya dan juga orang Indonesia tentang Indonesia yang lebih baik di masa mendatang telah hancur. "Empat belas tahun reformasi, situasi Indonesia tak banyak berubah," katanya.

Kami, kata Poengky, masih menemui ketidakadilan di berbagai tempat. Contohnya, korupsi yang massif, anti keberagaman (pluralisme), masyarakat prokapitalis, kekerasan oleh pihak keamanan dan preman, tekanan pemerintah atas nama demokrasi dan kelompok konservatif prokekerasan.

Peristiwa Mei ternyata bukan hanya milik Indonesia. Kejadian serupa juga terjadi di Korea Selatan, Thailand, dan Filipina. Oleh karena itu, pertemuan yang berlangsung sampai 18 Mei itu mengambil tema "Mewujudkan Keadilan dan Perubahan di Asia" (Toward Jutice and Change in Asia).

Di Gwangju, pembataian rezim militer pimpinan Chun Do Hwan kepada rakyat terjadi pada 18 Mei 1980. Forum Asia di Gwangju 2012 diikuti 41 peserta dari beberapa negara Asia, empat di antaranya dari Indonesia.

Pada sesi pertama yang dipandu Poengky, guru besar dari Sungkonghoe University, Seungwon Lee menyoroti soal perkembangan demokratisasi dan neoliberalisme. "Harus seiring antara perkembangan demokrasi dan ekonomi. Jika tidak rakyat bakal kehilangan kepercayaan terhadap lembaga dan proses demokrasi," ujarnya.

Tak heran jika kegalauan Poengky, menurut Profeor Lee, juga kekawatiran orang-orang di Asia, yang keadaan demokrasinya tengah berkembang. "Karena itu, perlu restorasi para pelaku perubahan itu dengan konsep pemberdayaan dan kemampuan mereka," katanya.

Di tempat terpisah Ketua The May 18 Memorial Foundation, Kim Juntae, kepada Ahmad Taufik dari Tempo dan wartawan The Nation Bangkok, Pravit, menyatakan politik dan ekonomi bagaikan dua sisi mata uang. "Tak bisa dipisahkan dan dua-duanya harus berkembang jika ingin negara-negara di Asia disegani negara maju lainnya, Eropa, dan Amerika serikat," ujarnya.

Ini juga yang mendasari 5.18 Foundation memperingati peristiwa 18 Mei 1980. "Sejarah tak boleh dilupakan dan haru menjadi semangat ke arah yang lebih baik," kata Juntae. Tentu saja agar yang dikawatirkan Poengky bahwa demokrasi tak kembali dibajak para pelaku yang pada masa lalu justru antidemokrasi.

AT