Akbar Tandjung dan Aburizal Bakrie. ANTARA/Yudhi Mahatma
TEMPO.CO, Jakarta- Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung, mengajak semua kader Partai Golkar untuk berpikir mengenai kepentingan partai dan pembangunan sistem. "Politik itu, kan, membangun nilai dan memperjuangkan gagasan. Bukan sekadar kekuasaan dan mengejar jabatan," kata Akbar di kantor DPP Golkar, Selasa, 8 Mei 2012.
Ia menyampaikan ini saat tiba di kantor DPP Golkar untuk menghadiri pertemuan rapat konsultasi dan koordinasi antara pengurus pusat partai dan Dewan Pertimbangan. "Kami membangun sistem demokrasi, keterbukaan, akuntabilitas, dan adanya pola rekrutmen yang melibatkan stakeholder dengan mekanisme bottom up," ujar dia.
Akbar tidak mau menjawab apakah akan ada kompromi antara Dewan Pertimbangan dengan Dewan Pimpinan Pusat tentang pencalonan Ketua Umum Aburizal Bakrie sebagai calon presiden tunggal yang diusung partainya. Dia menyatakan belum pernah melakukan pembicaraan sama sekali ia dengan DPP setelah mengirimkan surat beberapa waktu lalu.
"Ini baru pertama kali kami ketemu setelah surat Dewan Pertimbangan yang dikirim pada 25 April lalu. Kami ingin tahu betul bagaimana sikap DPP terhadap poin-poin yang kami sampaikan," katanya.
Namun dia menyatakan pihaknya akan menjelaskan latar belakang pertimbangan yang sudah disampaikan kepada DPP mengenai pencalonan Ical tersebut. "Tentu kami akan mendengarkan pendapat DPP terhadap apa yang kami sampaikan," katanya.
Surat yang dikirim Dewan Pertimbangan tersebut antara lain mempersoalkan target 10 juta kader dan konsolidasi partai yang jauh dari harapan. Khusus pemilihan calon presiden dari Partai Golkar, Dewan Pertimbangan mengatakan perlu terlebih dahulu ditetapkan sistem, tata cara, dan mekanisme dalam penentuan dan penetapan bakal calon presiden.
Saat itu, Akbar menyatakan yang perlu dilakukan Golkar bukanlah menetapkan calon presiden, tapi menyiapkan mekanisme dan sistem pencalonan presiden yang terstruktur untuk digunakan di setiap pencalonan presiden. Penetapan calon presiden, kata dia, baru bisa dilakukan dalam Rapimnas berikutnya atau pada Rapimnas tahun depan.
