TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Tenaga Kerja Dewan Perwakilan Rakyat, Irgan Chairul Mahfiz, berharap pemerintah terutama Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus bertindak proaktif mendorong komunikasi yang lebih intensif antara perusahaan dan buruh. Pemerintah harus mampu mendorong lahirnya kesetaraan dalam hubungan buruh dan perusahaan. "Transparansi harus menjadi agenda utama yang dilaksanakan perusahaan," kata Irgan saat dihubungi pada Senin malam, 30 April 2012.
Menurut politikus Partai Persatuan Pembangunan ini minimnya kesejahteraan masih menjadi persoalan utama buruh. Kenaikan upah minimum rata-rata yang disepakati beberapa waktu lalu dinilai belum mampu mengakomodasi kenaikan harga yang terjadi akibat inflasi.
Hari ini ribuan buruh sudah menyatakan siap turun ke jalan untuk memperingati Hari Buruh Sedunia yang jatuh hari ini. Mereka akan menyuarakan aspirasi agar perusahaan mempedulikan kesejahteraan buruh. Irgan berharap demo besar-besaran besok berjalan tertib dan lancar. "Jangan sampai simpati publik pada perjuangan buruh hilang hanya karena aksi anarkistis yang tidak diinginkan."
Peringatan Hari Buruh, kata Irgan, juga harus menjadi catatan pemerintah untuk memperbaiki sistem outsourcing yang mulai marak. Sistem outsourcing harus didorong untuk segera dihapuskan. "May Day harus menjadi catatan tidak hanya bagi buruh, tapi bagi pemerintah dan perusahaan," ujar Irgan.
Perusahaan, kata Irgan, harus meningkatkan komitmen untuk lebih peduli pada kebutuhan karyawan. Tidak hanya kesejahteraan perusahaan juga harus meningkatkan perlindungan keselamatan pekerja dan buruh. "Perusahaan juga harus peduli meningkatkan kualitas dan kompetensi karyawan dan buruh," ujar dia.
IRA GUSLINA SUFA
Berita terkait
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
15 jam lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
20 jam lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
22 jam lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaBesok May Day atau Peringatan Hari Buruh, Polri dan Disnakertransgi DKI Siapkan Ini
1 hari lalu
Peringatan Hari Buruh atau May Day ini juga akan dilakukan serempak di seluruh Indonesia dengan melibatkan total ratusan ribu buruh.
Baca SelengkapnyaDitolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
1 hari lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
2 hari lalu
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca SelengkapnyaPeneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
2 hari lalu
PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.
Baca SelengkapnyaBMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
5 hari lalu
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
5 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaPrabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
6 hari lalu
Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.
Baca Selengkapnya