Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie memberi pidato pengarahan pada pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa-1 Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu (15/2). ANTARA/Fanny Octavianus
TEMPO.CO, Jakarta - Rencana Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat memajukan jadwal rapat pimpinan nasional khusus (rapimnassus) terancam batal. Alasannya, rapimnas khusus yang akan digelar Juli ini menyalahi mekanisme yang ada. "Urgensinya juga tidak ada, jadi tidak perlu dimajukan," ujar Ketua DPP Partai Golkar Yorris Raweyai saat dihubungi, Ahad, 22 April 2012.
Keputusan resmi ada atau tidaknya rapimnassus ini akan diputuskan melalui rapat pleno yang akan dilaksanakan antara 27 April atau 28 April. "Dalam rapat pleno, akan kami tanyakan apa urgensi pelaksanaan rapimnassus ini. Jika tidak ada yang urgen, tidak akan dilaksanakan," kata Yorris.
Menurut Yorris, putusan politik penting seperti penyelenggaraan rapimnassus seharusnya diputuskan melalui rapat pengurus harian atau rapat pleno. Namun kenyataannya, pengumuman rapimnassus hanya disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham setelah pelaksanaan rapat pimpinan terbatas. Selama ini, mekanisme di internal Golkar tidak mengenal adanya keputusan penting yang diambil melalui rapat terbatas. "Ini soal rapimnassus dan harus diputuskan melalui pleno," ujar dia.
Dalam memutuskan rapimnassus pun, kata Yorris, harus didasari alasan yang kuat. Tidak cukup hanya karena rencana pendeklarasian seorang calon presiden. Apalagi juga tidak ada urgensi untuk mempercepat deklarasi calon presiden.
Menurut anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat ini, pembahasan calon presiden harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai. Selain mendengarkan aspirasi DPD yang tertuang dalam keputusan rapimnas, DPP juga harus berdiskusi dengan pengurus DPP melalui rapat pleno. "Saya kira ini (rapimnassus) belum pernah dibicarakan, tiba-tiba diputuskan, ini organisasi atau perusahaan," ujar Yorris.
Yorris menyatakan percepatan rapimnassus adalah keputusan yang tidak memenuhi mekanisme yang ada sehingga harus dipertimbangkan lagi. Apalagi keputusan ini hanya diputuskan melalui pertemuan sejumlah orang. "Kaget semua, kok tiba-tiba ada statement segera ada rapimnassus, itu menjadi pertanyaan kami, beberapa ketua dan juga pengurus DPD."
