TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Diani Budiarto tidak menghadiri pertemuan mediasi kisruh Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin yang diadakan di kantor Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jakarta, Kamis, 19 April 2012.
"Wali Kota Bogor tidak datang dan dia meminta dijadwalkan lagi pertemuannya," kata anggota Wantimpres Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Albert Hasibuan, kepada Tempo, Kamis, 19 April 2012. Dia beralasan ada pertemuan wali kota se-Jawa Barat yang bertempat di kantor Wali Kota Bogor hari ini.
Meskipun Wali Kota Bogor tidak hadir, Albert mengatakan pertemuan itu tetap digelar. Pertemuan yang dilaksanakan pukul 10.00-11.30 WIB itu dihadiri oleh sekitar 10 orang. Empat orang perwakilan jemaat GKI Yasmin, dua orang anggota Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas), dan sisanya perwakilan dari Wantimpres, termasuk Albert.
Menurut Albert, pertemuan itu tetap digelar karena Wali Kota Bogor sudah menyetujui pertemuan mediasi resmi itu pada Senin pekan ini. Di lain pihak, kabar absennya Wali Kota Bogor baru diterima pihak Wantimpres pada Rabu kemarin. "Jadi, sekalipun Wali Kota Bogor tidak datang, pertemuan itu terus dilangsungkan," katanya.
Dalam pertemuan itu, menurut Albert, pihak yang hadir mencoba mendalami konsep jalan tengah atau win win solution yang ditawarkan Wantanas sebagai jalan keluar dari kisruh yang berkepanjangan antara jemaat GKI Yasmin dengan Wali Kota Bogor.
Pihak Wantanas, dalam hal ini Letnan Jenderal Yuniarto Harun, mengemukakan konsep kerukunan antar-umat beragama dalam penyelesaian kisruh GKI Yasmin, yakni dengan membangun tempat ibadah di sekitar gereja yang disegel tersebut.
"Pendapat saya, persoalan ini diangkat lebih tinggi lagi menjadi kerukunan antar-umat beragama," kata Albert. "Saya anggap hal itu sebagai hal yang menarik." Selain itu, ujar Albert, Yuniarto juga mengajukan jalan tengah penyelesaian kisruh GKI Yasmin dengan meminta Pemerintah Kota Bogor untuk mematuhi keputusan Mahkamah Agung mengenai bangunan gereja.
Dalam pertemuan, Yuniarto Harun mengemukakan alasan dipilihnya konsep jalan tengah tersebut. "Konsep itu telah diberikan kepada Presiden pada Desember 2011 dan disampaikan lagi kepada Presiden pada Januari 2012," ucap Albert.
Menurut Albert, dalam pertemuan itu perwakilan jemaat GKI Yasmin telah menyetujui konsep jalan tengah yang diajukan Wantanas. Pihak GKI Yasmin menyatakan tidak keberatan karena konsep itu menggambarkan konsep kerukunan antar-umat beragama," kata dia. "Pihak GKI Yasmin bersedia kooperatif untuk mendorong agar konsep Wantanas itu direalisasikan."
Di lain pihak, Albert mengaku belum mengetahui sikap Pemerintah Kota Bogor atas konsep jalan tengah itu. Penjadwalan terhadap pertemuan mediasi yang diharapkan dapat dihadiri Wali Kota Bogor pun belum dapat dipastikan waktunya.
PRIHANDOKO
