TEMPO.CO, Bandung — Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan, Emron Pangkapi, menyatakan bahwa PKS masih belum dikeluarkan dari keanggotaan Sekretariat Gabungan anggota partai koalisi pendukung pemerintah.

“Keputusan (mengeluarkan PKS dari Setgab) sama-sama kita dengar belum ada. Hanya saja ada beberapa kali pertemuan PKS tidak diundang. Mengapa tidak diundang? Mungkin membicarakan hal yang sangat sensitif, agar tidak rikuh, itu saja,” kata dia di Bandung, Senin, 9 April 2012.

Namun, kata Emron, keputusan soal PKS itu diserahkan pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Sebab, koalisi itu dibentuk bukan antara kita sesama (partai politik), tapi antara partai kolisi dengan Presiden. Jadi, lebih pada hak preogratif Presiden,” kata Emron.

Emron mengatakan PPP menginginkan agar suasana di antara partai kolisi anggota Setgab berlangsung harmonis. Artinya, setiap keputusan bersama mengenai kebijakan dan program pemerintah bersama harus dikawal bareng oleh Setgab.

Menurut dia, jika ada perbedaan pendapat, maka sebaiknya dibahas di internal Setgab. ”PKS sebetulnya memperjuangkan hal yang sama dari dalam, tetapi di luar juga beliau lakukan. Kita tidak ingin bermain seperti itu. Kita ingin kesejahteraan masyarakat, perlindungan terhadap umat kita perjuangan dari dalam,” kata Emron.

Kendati belum ada keputusan resmi soal nasib PKS dalam partai koalisi, Emron mengaku, pihaknya sudah menyiapkan kadernya jika diminta Presiden untuk menggantikan menteri asal PKS dalam kabinet. ”Tidak ada niat kita untuk mengambil jatah orang, tetapi kalau diminta Presiden sebagai hak preogratifnya kita siapkan kader,” kata Emron.

AHMAD FIKRI