TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Happy Bone Zulkarnaen, mengatakan koalisi pemerintah di parlemen masih kuat bila Partai Keadilan Sejahtera keluar dan menjadi oposisi. "Tidak perlu takut, bila PKS keluar berarti koalisi memiliki 366 suara dan oposisi 194 suara," ujarnya dalam diskusi Polemik di Warung Daun, Cikini, Sabtu, 7 April 2012.
Happy menyatakan saat ini komposisi suara di parlemen adalah 423 suara koalisi dan 127 suara oposisi. Kekuatan koalisi tidak akan berubah bila PKS yang memiliki 67 suara keluar dan menjadi oposisi. "Ini saatnya Presiden menunjukkan diri sebagai pemimpin," ujarnya.
Partai Golkar, kata Happy, tidak mau mencampuri urusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan PKS terkait dengan perjanjian koalisi yang telah dilanggar. Namun Golkar menilai kini adalah saatnya SBY menunjukkan ketegasannya sebagai pemimpin koalisi.
Happy mengatakan SBY tidak lagi memakai pendekatan sebagai pemimpin yang memberikan sinyal-sinyal saja, tapi pemimpin yang memberikan keputusan tegas. Setiap partai yang ikut dalam koalisi tidak hanya memperoleh apa yang menjadi haknya, tapi juga risiko dan hukuman dari setiap tindakannya. "PKS saat ini masih yakin SBY tidak akan mengeluarkan mereka," kata Happy.
Secara legal, kata Happy, partai koalisi terikat peraturan untuk mendukung kebijakan Presiden. Ihwal perbedaan pendapat bila memang tidak ditemukan jalan keluar, partai koalisi harus berhenti. "Bila sudah melanggar tapi tidak berhenti, Presiden yang harus mengambil kebijakan," katanya.
Permasalahan posisi PKS berawal dari penolakan partai itu terhadap usulan kenaikan harga bahan bakar minyak dalam sidang paripurna DPR RI mengenai Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2012. PKS sebagai partai koalisi dinilai tidak setia pada kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM.
Sejumlah kader Demokrat pada 1 April langsung mengadakan pertemuan dengan SBY untuk mengevaluasi koalisi. Selasa pekan ini SBY juga memanggil Sekretariat Gabungan, kecuali PKS, ke Cikeas untuk membahas nasib partai tersebut.
Hingga saat ini belum ada keputusan jelas mengenai nasib PKS dalam koalisi. PKS sendiri berulang kali menyatakan siap menerima semua risiko atas keputusannya menolak kenaikan harga BBM di rapat paripurna.
FRANSISCO ROSARIANS
Berita lain:
Istana: Koalisi Tak Ingin Ada Musuh dalam Selimut
Dalih PKS Bertahan di Koalisi
PKS: Banyak Pengincar Posisi Menteri
Menteri Salim: Ada Keinginan PKS Mundur dari Koalisi
SBY Belum Pastikan Reshuffle Kabinet
SBY Segera Umumkan Formasi Kontrak Koalisi Baru
Begini Isi Perjanjian SBY-Parpol Koalisi
Berita terkait
Didesak Bubarkan Koalisi, Kubu Jokowi: Demokrat Terbayang Setgab
11 Juni 2019
Setgab tak berjalan harmonis. Koalisi pecah. PKS paling sering berbeda pendapat dengan kebijakan SBY. Setgab akhirnya vakum .
Baca SelengkapnyaSBY Minta Partai Setgab Tak Segera Bentuk Koalisi
17 April 2014
Soal arah koalisi ini, Demokrat tengah mempersiapkan kekuatan baru.
Baca SelengkapnyaMungkinkah Demokrat Akan Oposisi? Ini Kata SBY
11 Maret 2014
SBY mengaku punya amunisi dan pengalaman memimpin era politik yang gaduh.
Baca SelengkapnyaPAN: SBY Kehilangan Wibawa di Koalisi
16 Januari 2014
Karena tidak jelasnya penghargaan dan sanksi untuk anggota koalisi.
Baca SelengkapnyaPPP: Enggak Usah Dibubarkan Setgab Bubar Sendiri
27 September 2013
Masing-masing partai politik telah mempunyai agenda prioritas masing-masing.
Baca SelengkapnyaGolkar Relakan Kantor Setgab Jadi Markas Pramono
26 September 2013
Setgab jarang rapat di tempat itu.
Baca SelengkapnyaPKB: Setgab Sudah Lama Vakum
25 September 2013
Kantor Setgab jadi markas tim Pramono Edhie.
Baca SelengkapnyaPKB Pasrah Kantor Setgab Jadi Markas Pramono Edhie
25 September 2013
Marwan Jafar mengatakan penggunaan kantor sepenuhnya hak si pemilik, yakni Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz.
Baca SelengkapnyaPAN Usulkan Kantor Sekretariat Gabungan Digilir
25 September 2013
Keberhasilan pemerintahan yang disokong partai koalisi tidak ditentukan oleh ada-tidaknya kantor Sekretariat.
Baca SelengkapnyaNasib PKS di Koalisi Belum Dibahas
25 Juni 2013
Anggota koalisi menyerahkan sepenuhnya nasib tiga menteri PKS kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Baca Selengkapnya