Ki-Ka. Anggota Fraksi Partai Golkar, Idrus Marham, Anggota Fraksi Partai Demokrat, Achsanul Kosasih, Anggota Fraksi PKS, Zulkifliemansyah, Anggota Fraksi PPP, Hasrul Azwar dan anggota Fraksi Partai Gerindra, Desmond J Mahesa, seusai memberikan keterangan tentang pembentukkan sekretariat gabungan partai koalisi. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana, yakin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan mengeluarkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari koalisi pemerintahan. Alasannya, Presiden SBY juga belum memiliki keyakinan akan kesetiaan Golkar pada koalisi.
"Kalkulasi politiknya adalah SBY masih membutuhkan PKS dalam koalisi untuk mengimbangi Golkar, terutama menjamin hingga 2014," kata Ari Dwipayana dalam diskusi Polemik di Warung Daun, Cikini, Sabtu, 7 April 2012.
Ari mengatakan posisi PKS dan Golkar dalam koalisi sebenarnya sama. Kedua partai ini memiliki dilema, meyakinkan posisi partai tetap dalam koalisi, tapi memposisikan diri tidak sama persis dengan posisi Partai Demokrat. "Mereka sebenarnya sama-sama berusaha meyakinkan diri tidak berada di bawah Demokrat," katanya.
Menurut Ari, Demokrat juga mempertimbangkan apakah Golkar akan tetap solid dengan koalisi hingga 2014. Bila tidak ada kepastian akan posisi Golkar atau dibuat suatu perjanjian koalisi yang lebih ketat, SBY masih membutuhkan PKS.
Permasalahan posisi PKS berawal dari penolakan partai ini akan kenaikan harga bahan bakar minyak dalam sidang paripurna DPR RI mengenai Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2012. PKS sebagai partai koalisi dinilai tidak setia pada kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM.
Sejumlah kader Demokrat pada 1 April langsung mengadakan pertemuan dengan SBY untuk mengevaluasi koalisi. Selasa pekan ini SBY juga memanggil Sekretariat Gabungan, kecuali PKS, ke Cikeas untuk membahas nasib partai tersebut.
Hingga saat ini belum ada keputusan jelas mengenai nasib PKS dalam koalisi. PKS sendiri berulang kali menyatakan siap menerima semua risiko atas keputusannya menolak kenaikan harga BBM di rapat paripurna.
Namun, menurut Ari, PKS tidak akan mau kehilangan kursi di Kabinet Indonesia Bersatu II. Tiga kursi menteri yang dimiliki PKS, yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Sosial, dan Menteri Pertanian merupakan basis partai untuk mengembangkan suara di tahun 2014. "SBY harus mengambil sikap atas PKS dan Golkar," kata Ari.
