TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Abdul Hakim menyatakan partainya tak akan berbicara soal keberadaan tiga kadernya yang duduk sebagai menteri. Menurut Hakim, meskipun PKS berada di luar koalisi, partainya mempersilakan jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih ingin menggunakan kadernya sebagai menteri.
"Itu kan hak prerogatif presiden. Kami serahkan semuanya kepada Presiden. Kalau Presiden memang masih merasa cocok dan ingin menggunakan kader kami sebagai menteri silakan. Tapi apa mungkin Presiden masih akan menggunakan kader kami sebagai pembantunya,” kata dia kepada Tempo, Rabu 4 April 2012.
Semalam, rapat Setgab akhirnya mengambil keputusan mendepak PKS dari koalisi. Rapat yang digelar tanpa kehadiran perwakilan dari PKS ini langsung dihadiri oleh para ketua umum partai koalisi.
Dalam rapat yang digelar di Cikeas ini, anggota koalisi membahas soal sikap Partai Keadilan Sejahtera yang membelot dalam rapat paripurna soal kenaikan harga BBM lalu. Sikap ini dianggap sudah tak dapat dimaafkan karena telah dilakukan berkali-kali.
PKS memiliki tiga kursi menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. Mereka adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono, serta Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri.
Hakim mengatakan partainya tak ikut campur soal keberadaan tiga menteri tersebut. Ia mengatakan PKS telah menyerahkan nasib tiga orang kadernya itu kepada Presiden secara penuh. "Kami sudah tegaskan bahwa para kader kami yang menjadi menteri itu loyalitasnya kepada Presiden, bukan kepada partai. Jadi silakan saja Presiden yang menentukan nasib mereka," ujar anggota DPR asal Lampung ini.
PKS, kata dia, juga tak akan memerintahkan kadernya untuk mengundurkan diri dari posisi menteri tersebut. Ia menegaskan bahwa keberadaan para menteri itu sudah terlepas dari partai. "Kami tidak akan memerintahkan mereka mundur. Dalam undang-undang jelas tertulis bahwa yang mengangkat dan memberhentikan menteri adalah Presiden. Kami tidak punya otoritas apa-apa untuk menarik menteri," tegas Hakim.
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
23 Mei 2023
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
Bendahara Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Depok Ade Supriyatna menilai semua pihak boleh melempar sosok tokoh dan mengusulkan kandidat Wali Kota Depok pada Pilkada 2024.
