TEMPO.CO, Bogor - Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi Pendukung Pemerintah sepakat mendepak Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Keputusan ini diambil dalam pertemuan Setgab di kediaman Ketua Setgab Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Selasa malam, 3 April 2012.
Sekretaris Setgab Syarief Hassan mengatakan pertemuan yang digelar di Puri Cikeas membahas masalah kontrak koalisi atau code of conduct koalisi, terutama terkait sikap PKS yang berseberangan ihwal rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak.
"(PKS) sangat melanggar (code of conduct koalisi)," kata Syarief usai mengikuti pertemuan antar pimpinan partai politik koalisi pendukung pemerintah di kediaman Yudhoyono, Puri Cikeas, Bogor, Selasa 3 April 2012 malam.(Baca:SBY Rancang Posisi Baru Setgab di Cikeas)
Meski kesepakatan ini belum secara resmi diumumkan, Syarief memastikan jumlah partai politik anggota koalisi saat ini berkurang satu. "Sekarang ini ada lima (parpol) yang bersama-sama solid ikut pemerintah," ujar dia. PKS, ucapnya, belum diberikan informasi mengenai kesepakatan ini.
Menurut Syarief, kontrak koalisi jelas menyatakan bahwa kebijakan pemerintah yang strategis wajib didukung dan dilaksanakan oleh anggota koalisi Setgab. "Kalau ternyata anggota koalisi Setgab berseberangan, maka anggota koalisi tersebut harus mengundurkan diri dan keterlibatan dalam koalisi akan berakhir," katanya.
Pertemuan itu dihadiri oleh seluruh pimpinan partai koalisi pemerintah, yakni Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali, Ketua Umum Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa.
Pertemuan yang berakhir pada sekitar pukul 22.30 WIB itu sama sekali tidak dihadiri oleh Presiden PKS Luthfi Hassan atau pun perwakilan PKS yang lain. "(PKS) tidak (diundang). Pokoknya tidak diundang," ujar Syarief. "Semua (partai) koalisi (hadir), kecuali PKS."
Ihwal rencana SBY untuk memberikan informasi pemutusan kontrak koalisi kepada PKS, Syarief menjawab sekadarnya. "Kami belum sampai (pembahasan) ke sana. Kami membahas kontrak koalisi," ucap dia. Ia juga tidak berkomentar mengenai kemungkinan reshuffle terhadap tiga menteri PKS di dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
23 Mei 2023
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
Bendahara Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Depok Ade Supriyatna menilai semua pihak boleh melempar sosok tokoh dan mengusulkan kandidat Wali Kota Depok pada Pilkada 2024.
