Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) bersama istri Ani Yudhoyono (kiri). ANTARA/M Agung Rajasa
TEMPO.CO, Jakarta - Sikap Politikus Partai Demokrat berubah menjadi melunak, Selasa 3 April 2012. Setelah sebelumnya partai ini menganggap Partai Keadilan Sejahtera 'mbalelo' terhadap komitmen koalisi partai pendukung Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono. Tiba-tiba, elit partai ini berubah menganggap sikap berseberangan elit PKS bisa ditoleransi. (baca: Kekesalan SBY terhadap PKS Memuncak)
Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana, menilai sikap membandel Partai Keadilan Sejahtera masih bisa ditoleransi. Ia menolak mengatakan PKS telah mengingkari kontrak koalisi sehingga harus dikeluarkan dari Sekretariat Gaubungan partai mitra koalisi. "Mereka kan juga boleh kritis. Tak ada masalah, ini pegangan mereka," kata Sutan di gedung DPR, Selasa, 3 April 2012.
Menurutnya, desakan yang sempat muncul dari sejumlah elit Demokrat hanyalah kemarahan sesaat. Itu karena penolakan PKS terhadap pasal 7 ayat 6a UU APBNP 2012 yang memberi ruang pemerintah menaikkan harga BBM. "Kemarin itu kami mungkin kecewa dan marah, tapi jangan dijadikan patokan," ujarnya.
Pernyataan PKS inilah kata Sutan yang membuat Demokrat marah. Namun dia berkelit keputusan itu hanya sikap sesaat dan insidentil. Sedangkan mengenai posisi PKS dalam Setgab diserahkan sepenuhnya pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Setgab. "Biarkan saja presiden sebagai Ketua Setgab menyelesaikan ini," kata dia.
Partai Demokrat sendiri, kata Sutan, telah meminta Presiden SBY melakukan evaluasi efektifitas Setgab dan anggota koalisi. Dalam kontrak koalisi, kata Sutan, presiden diberi kewenangan penuh menindak dan memberi sanksi pada anggota koalisi yang melanggar kontrak koalisi.
