TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan M. Romahurmuziy mengatakan partainya tak akan menilai sikap Partai Keadilan Sejahtera yang berseberangan dengan anggota koalisi lainnya. Ia menyatakan PKS tentu saja sudah siap dan tahu konsekuensi dari pembelotan itu.

"Sebagai partai politik, PKS pasti sudah memiliki hitungannya sendiri atas sikap-sikap yang telah diambil. Tentu mereka sudah siap dengan segala konsekuensi sebagaimana diungkapkan oleh para pengurusnya di berbagai kesempatan," ujarnya kepada Tempo, Senin, 2 April 2012.

Dalam rapat paripurna soal kenaikan harga BBM Jumat kemarin PKS akhirnya memutuskan secara tegas untuk menolak kenaikan BBM. Sikap ini diambil setelah opsi PKS yang mensyaratkan harga rata-rata minyak harus naik 20 persen dari patokan harga minyak dunia tak dihiraukan anggota koalisi lainnya.

Penolakan PKS ini berseberangan dengan sikap anggota koalisi lainnya. Akibatnya, posisi PKS di koalisi terancam. Sejumlah kader PKS mendesak Presiden SBY memberikan hukuman kepada PKS.

Tak hanya Partai Demokrat, sikap PKS ini juga disebut telah menyakiti partai koalisi. Menurut anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, sikap PKS ini juga menyakiti hati partai koalisi lainnya.

Romi mengatakan, sebagai anggota partai koalisi, PPP tak akan ikut campur soal nasib PKS. Ia mengatakan PPP sepenuhnya menyerahkan kepada Presiden SBY. "PPP tidak dalam posisi mendorong atau menahan PKS dalam koalisi. Kami serahkan sepenuhnya kepada Pak SBY," ujarnya.

PPP, kata dia, juga enggan berkomentar apakah tindakan PKS ini menunjukkan sikap sebagai anggota koalisi atau tidak. Menurut dia, masyarakatlah yang lebih berhak menilai sikap PKS. "Serahkan penilaian itu kepada yang paling berhak, yaitu masyarakat," kata dia lagi.

FEBRIYAN