TEMPO.CO, Jakarta -Sekretariat Gabungan Partai Koalisi Pendukung Pemerintah mengancam akan mendepak Partai Keadilan Sejahtera menyusul sikap PKS yang berseberangan dengan koalisi ihwal rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Hingga akhir keputusan Sidang Paripurna Sabtu 31 Maret 2012 dini hari, PKS tetap kukuh menolak kenaikan harga BBM.
"Politik yang tidak mengedepankan kesetiaan itu harus diakhiri," kata Sekretaris Sekretariat Gabungan, Syarief Hassan, sebelum Sidang Kabinet di Istana Negara, Sabtu 31 Maret 2012 malam. "Strategi politik yang tidak loyal itu harus diakhiri."
Namun, Syarief enggan mengomentari seberapa besar kemungkinan PKS keluar dari koalisi. "Itu kan teknis. Yang penting prinsipnya dulu. Prinsipnya tidak bolehlah strategi begitu dijalankan," ujarnya.
Syarief menambahkan dirinya tidak memiliki kewenangan untuk menegur PKS atas sikap mereka yang berseberangan dengan partai koalisi. "Saya tidak punya kapasitas untuk menegur," ucap dia.
Ihwal reshuffle terhadap menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang berasal dari PKS, Syarief menyerahkan sepenuhnya kewenangan itu kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Kalau reshuffle itu domainnya Pak Presiden," katanya.
Bamsoet Dorong Seluruh Partai Politik Rekonsiliasi dalam Koalisi Pemerintahan Prabowo
23 hari lalu
Bamsoet Dorong Seluruh Partai Politik Rekonsiliasi dalam Koalisi Pemerintahan Prabowo
Bamsoet memberikan apresiasi atas pertemuan Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar -Mahfud, Arsjad Rasjid dengan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani, saat open house di kediaman Rosan Roeslani.
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
23 Mei 2023
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
Bendahara Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Depok Ade Supriyatna menilai semua pihak boleh melempar sosok tokoh dan mengusulkan kandidat Wali Kota Depok pada Pilkada 2024.
