TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Priyo Budi Santoso, memperkirakan sidang paripurna membahas kenaikan harga bahan bakar minyak akan berakhir dengan voting. "Nanti pasti akan voting untuk memutuskan besaran subsidi," kata Priyo saat ditemui di gedung MPR/DPR, Rabu, 28 Maret 2012.
Priyo memperkirakan sidang yang dilaksanakan 30 Maret ini berlangsung alot untuk memutuskan besaran subsidi. Karena itu akan digunakan mekanisme voting untuk menemukan titik temunya.
Menurut Priyo, Partai Golkar lebih condong akan menyerahkan naik atau tidaknya harga bahan bakar minyak kepada pemerintah. "Kami akan melihat jalannya sidang dan memutus di menit-menit terakhir," kata dia.
Kader Golkar ini beralasan partainya masih mengkaji dan membahas opsi terbaik bagi masyarakat. Menurut dia, ada banyak hal yang harus dipertimbangkan sebelum memutus kenaikan harga BBM. Seperti dampak kenaikan bagi masyarakat miskin berupa penurunan daya beli dan bertambahnya jumlah mereka.
Ia mengatakan banyak kader partainya lebih sepakat tidak menaikkan harga BBM, sehingga tidak diperlukan pemberian subsudi sebagai kompensasi kenaikan harga tersebut. "Secara personal saya tidak ikhlas dengan kenaikan harga BBM," ujarnya.
Badan Anggaran DPR menentukan dua opsi kebijakan kompensasi atas kenaikan harga BBM. Opsi pertama yaitu menyetujui tambahan besaran subsidi sebesar Rp 225 triliun dengan jumlah kenaikan harga BBM mengikuti keputusan pemerintah. Opsi ini diikuti dengan catatan bahwa Pasal 7 ayat 6 Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012 direvisi.
Sedangkan opsi kedua tambahan subsidi sebesar Rp 266 triliun dengan ketentuan tidak ada kenaikan harga BBM.
