Ali Mudhori, yang disebut-sebut sebagai staf Khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar didampingin istrinya Siti Masytoh ketika hadir di Pengadilan TIndak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (27/2). TEMPO/Seto Wardhana
TEMPO.CO, Jakarta - Ali Mudhori, mantan tim asistensi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, batal menjadi saksi dalam kasus suap Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Kawasan Transmigrasi pada Senin, 5 Maret 2012.
Sejatinya pagi ini Ali Mudhori jadi saksi kasus yang menyeret I Nyoman Suisnaya, Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, sebagai terdakwa.
"Ali Mudhori tidak sempat hadir karena sakit. Dia meminta beristirahat selama lima hari," kata jaksa penuntut, Jaya Sitompul, dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Persidangan pada pagi hari ini sempat tertunda dan baru dimulai pada sore hari. Menurut jaksa, keterangan Ali sakit dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Wijaya Kusuma, Lumajang. Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa itu minta beristirahat sampai pada 8 Maret 2012 mendatang. Jaksa berjanji akan menghadirkan Ali Mudhori pada persidangan berikutnya.
Ali merupakan saksi kunci dalam kasus suap ini. Dia bersama Sindu Malik, bekas pejabat Kementerian Keuangan, dan Iskandar Pasadjo--karib Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Tamsil Linrung--disebut-sebut oleh terdakwa dan beberapa saksi berperan besar dalam mengurus program DPPID Transmigrasi berbiaya Rp 500 miliar.
Selain Ali Mudhori, ada dua saksi lain juga bersaksi di persidangan untuk Nyoman, yaitu kuasa direksi PT Alam Jaya Papua, Dharnawati, dan Dadong Irbarelawan, Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program Kemenakertrans. Keduanya adalah terdakwa di kasus yang sama. Dharnawati sudah dipidana bersalah dua tahun enam bulan penjara.
Ketiganya menjadi terdakwa suap DPPID Transmigrasi setelah Komisi Pemberantasan Korupsi mencokoknya di kantor Kemenakertrans Kalibata pada 25 Agustus 2011 lalu.
