TEMPO.CO, Jakarta - Terdakwa kasus suap Wisma Atlet Jakabaring, Muhammad Nazaruddin, kembali mengungkap modus politik uang yang dilakukan Anas Urbaningrum dalam Kongres Demokrat di Bandung, Mei 2010.
Nazar yang kala itu juga tim sukses Anas untuk pemilihan ketua umum menerangkan tim sukses membagikan duit melebihi ketetapan Dewan Pembina, yakni maksimal uang transpor Rp 10 juta. “Ini memang dikasih semua di atas Rp 10 juta. Bukan untuk uang transpor,” ujarnya sebelum disidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu, 22 Februari 2012.
Duit disebar melalui koordinator-koordinator wilayah. Koordinator Indonesia bagian timur dipilihlah Umar Arslan, Indonesia tengah Sudewo, Jawa Barat digarap Saan Mustofa, serta Bali ditangani oleh I Gede Pasek. Mereka, kata Nazar, diambil sumpah atau dibaiat menurut agama masing-masing sebelum bergerak. “Kalau Islam disumpah secara Islam, pakai kitab,” kata bekas Bendahara Umum Demokrat ini.
Komisi Pengawas bentukan Dewan Kehormatan Demokrat sedang mengusut dugaan politik uang dan asal uang sogokan itu, baik dalam kongres maupun musyawarah daerah dan cabang setelah kongres. Nazar pernah mengungkapkan bahwa Grup Permai mengucurkan duit Rp 30 miliar dan US$ 5 juta untuk pemenangan Anas di kongres.
Anas dan orang-orang dekatnya telah membantah melakukan politik uang dengan uang negara.
ISMA SAVITRI
Berita lain:
Penerima Duit Anas Menghadap Komisi Pengawas
Tim Anas Dukung Politik Uang Demokrat Dibongkar
Ruhut Tuduh Tim Sukses Lain Berpolitik Uang
Ada Aksi Rok Mini Dukung Angie Jujur di KPK
Infografis:Tudingan dari Bekas Sahabat
Ruhut Kaget Dengar Kongres Demokrat Berseliweran Uang
Demokrat Daerah Terima BlackBerry Berpulsa dari Kubu Anas
Berita terkait
5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia
1 hari lalu
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?
Baca SelengkapnyaHugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu
1 hari lalu
Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?
Baca SelengkapnyaKader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya
1 hari lalu
Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?
Baca SelengkapnyaAlasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024
2 hari lalu
Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme
3 hari lalu
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu
3 hari lalu
Dia mengklaim bahwa masyarakat tidak akan memilih politikus yang tidak menggunakan menggunakan money politics.
Baca SelengkapnyaPemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka
27 hari lalu
Ketua Umum PSI yang juga putra Jokowi, Kaesang Pangarep usulkan pemilu selanjutnya dengan sistem proporsional tertutup karena marak politik uang.
Baca SelengkapnyaDemokrat Minta Kapolri dan Jaksa Agung Hentikan Kasus Dugaan Politik Uang Kadernya
29 hari lalu
Salah satu caleg Demokrat dilaporkan atas dugaan politik uang.
Baca SelengkapnyaAHY Buka Suara Soal Pemilu 2024, dari Alasan Gabung dengan Prabowo hingga Politik Uang
56 hari lalu
AHY mengklaim dia sudah berdiskusi dengan Prabowo Subianto mengenai maraknya politik uang di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSuara Demokrat Turun, AHY Sebut Politik Uang di Pemilu 2024 Paling Ugal-Ugalan
56 hari lalu
AHY berharap praktik politik uang bisa segera dihapuskan. Jika politik uang masih ada, biaya politik akan tetap tinggi.
Baca Selengkapnya