TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai praktek berdemokrasi di Indonesia sudah salah kaprah. Demokrasi, kata dia, sejatinya adalah metode untuk mencari suatu persamaan. "Tapi masyarakat sepertinya justru menilai demokrasi adalah soal perbedaan," kata JK saat memberikan pidato pembuka acara "Pekan Konstitusi di Matraman", Jakarta, Senin, 30 Januari 2012.
Menurut JK, menyatukan persamaan atas perbedaan merupakan salah satu fungsi demokrasi. Jika ada perbedaan pendapat untuk mencapai persamaan itu, kata JK, hal itu perlu dihargai sebagai proses demokrasi. "Kalau demokrasi malah menciptakan perbedaan, berarti ada apa dari demokrasi tersebut," kata JK.
Kekerasan atas nama aspirasi yang kerap terjadi akhir-akhir ini disebut JK contoh dari salah kaprah tersebut. Padahal demokrasi memiliki asas yang ditujukan untuk mencari persamaan dari banyaknya perbedaan. "Karena kita salah tangkap soal demokrasi," kata JK.
Karena itu JK setuju dengan pendapat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 perlu diamandemen lagi. Menurut JK mengamandemen UUD 1945 bukan hal yang dilarang karena bisa disesuaikan dengan kondisi bangsa saat ini. "Tapi jangan juga jadi bisa diubah secara mudah," kata JK.
Salah satu hal yang perlu diamandemen JK adalah soal fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. DPR yang bekerja mengawasi kerja pemerintah dinilai JK juga perlu diawasi. JK menggarisbawahi sistem pengawasan terhadap DPR itu juga harus menciptakan efisiensi. "Pengawasan seperti apa bentuknya diserahkan kepada para ahli, yang penting menciptakan efisiensi."
Acara Pekan Kostitusi diselenggarakan Dewan Perwakilan Daerah dan International Conference of Islamic Scholars (ICIS). Acara itu diselenggarakan pada 30 Januari sampai 4 Februari 2012. Dalam acara itu hadir sejumlah tokoh nasional, tokoh masyarakat, politikus, dan sejumlah akademisi serta para ahli.
DIMAS SIREGAR
Berita terkait
Hamas Minta Bantuan Jusuf Kalla untuk Mediasi dengan Israel
6 jam lalu
Hamas meminta bantuan dari Jusuf Kalla agar menjadi mediator guna mengakhiri perang dengan Israel.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
10 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham
11 hari lalu
Menurut Jusuf Kalla, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya.
Baca SelengkapnyaGilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk
12 hari lalu
Pendeta Gilbert Lumoindong dilaporkan ke polisi atas ceramahnya yang dianggap menghina sejumlah ibadah umat Islam.
Baca SelengkapnyaDigagas JK pada 2016, Ini Beda Rencana Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Versi Indonesia-Cina
14 hari lalu
Presiden Jokowi mendiskusikan rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya dengan Menlu Cina, pernah akan dibangun pada 2018.
Baca SelengkapnyaDua Laporan Polisi soal Dugaan Penistaan Agama Gilbert Lumoindong
15 hari lalu
"Saya tidak ada niat, saya mencintai umat Muslim. Saya minta maaf," kata Gilbert Lumoindong
Baca SelengkapnyaBegini Pengaturan Soal Zoonosis dan Masyarakat Adat dalam RUU KSDAHE
18 hari lalu
Sejumlah aspek dalam RUU KSDAHE dianggap masih memerlukan penguatan dan penyelarasan.
Baca SelengkapnyaDitarget Rampung Tahun Ini, Begini RUU KSDAHE Beri Ruang Dukungan untuk Konservasi Internasional
19 hari lalu
Rancangan Undang-undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya atau RUU KSDAHE ditarget segera disahkan pada tahun ini.
Baca SelengkapnyaLupakan Kejadian Pilkada Jatim 2018, LaNyalla Hadiri Open House Prabowo Subianto
25 hari lalu
Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattaliti menghadiri open house presiden terpilih Prabowo Subianto
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla Gelar Open House, Ada Anies Baswedan Hingga Figur Koalisi Perubahan yang Gantian Bertandang
26 hari lalu
Open house yang diadakan oleh JK dihadiri oleh Anies Baswedan, Hamdan Zoelva, hingga Tom Lembong selaku perwakilan koalisi perubahan.
Baca Selengkapnya