Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) didampingi Menko Polhukam Djoko Suyanto (kiri) dan Menkumham Amir Syamsuddin (kanan) dalam acara dialog dengan sejumlah anggota LSM penggiat anti korupsi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/1). ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO, Jakarta- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta serius memberantas korupsi di pemerintahan. Selama ini publik masih kecewa dengan agenda ini karena mandek di berbagai lini. “Presiden harus melakukan langkah konkret,” kata Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Yuna Farhan saat dihubungi Tempo, Rabu, 25 Januari 2012.
Presiden hari ini mengundang puluhan pengurus lembaga yang perhatian di bidang pemberantasan korupsi dari berbagai daerah di Indonesia. Beberapa lembaga yang diundang antara lain Indonesia Corruption Watch, Transparansi Internasional Indonesia dan Fitra. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari hari antikorupsi di Semarang pada 9 Desember tahun lalu.
Yuna menilai, presiden memiliki perangkat dan aturan yang luar biasa untuk memberantas korupsi. Sayangnya, kata Yuna, presiden gagal mengoptimalkan kekuatan ini. Termasuk presiden tidak mampu memanfaatkan dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi. “Padahal Presiden Yudhoyono memiliki kekuasaan,” kata Yuna.
Yuna meminta presiden mengevaluasi kepolisian dan kejaksaan setiap tiga bulan. Evaluasi ini penting untuk memastikan program-program pemberantasan korupsi di dua institusi ini berjalan. Salah satu kasus yang macet di kepolisian adalah rekening gendut sejumlah perwira kepolisian.
Tak hanya itu, aktivis juga meminta presiden membentuk tim khusus penilai untuk pengisian jabatan-jabatan strategis di kementerian. Misalnya, posisi Direktur Jenderal Pajak. “Presiden harus mengintervensi,” kata dia.
Yuna menjelaskan, ada lima agenda yang harus diprioritaskan oleh presiden. Kelima agenda itu adalah penegakan hukum, korupsi daerah dan sumber daya alam, reformasi birokrasi, penguatan gerakan masyarakat sipil dan pendidikan antikorupsi serta akuntabilitas dan efisiensi anggaran.
Terkait dengan persoalan anggaran, Yuna meminta pemerintah melibatkan partisipasi publik sejak awal perencanaan. Hal ini bertujuan untuk mencegah kebocoran anggaran maupun tindak pidana korupsi sejak awal. Pemerintah seharusnya menyediakan mekanisme bagi publik untuk mengkritisi setiap kebijakan yang terkait penganggaran. “Ini kalau pemerintah serius mau menyelamatkan uang negara,” kata dia.
Yuna berjanji, tiga bulan mereka akan datang menemui presiden. Aktivis akan mengevaluasi apa saja yang sudah dilakukan oleh presiden. Dia menyatakan, jika presiden berhasil memenuhi komitmen, mereka akan membawa persoalan baru. “Kami ingin presiden melakukan langkah konkret agar tidak hanya sekadar wacana,” kata Yuna.
