TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Satrio B. Joedono, meminta kepada pemerintah dan DPR untuk menyelesaikan masalah duplikasi fungsi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Karena ini mengganggu dan berlebihan," katanya kepada wartawan di gedung BPK, Jumat (2/1) siang. Menurut Billy, panggilan akrab Satrio, masalah duplikasi akan bisa diselesaikan dengan adanya inisiatif untuk melakukan amandemen UU No. 5 Tahun 1973 tentang Susunan dan Kedudukan BPK. "Ini apabila DPR dan pemerintah mau konsisten dengan UUD 45 yang mengamanatkan BPK sebagai lembaga pemeriksa ekstern," katanya. Dalam pandangan Billy, dalam sistem yang baik tidak dimungkinkan adanya dua institusi pemeriksa ekstern yang sama-sama memeriksa institusi pemerintah dan perusahaan negara. "Kalau ada duplikasi seperti ini, membuang waktu dan tenaga," ujarnya. Selain itu, kata Billy, praktek yang berlaku umum di dunia internasional, badan pemeriksa keuangan negara atau supreme auditor institution hanya ada satu dan berdiri terpisah dari pemerintah serta bukan merupakan bagian darinya. "Masalahnya sudah jelas. Yang diperlukan adalah ketegasan dari pemerintah dan DPR," katanya. Sebelumnya, dalam beberapa kali kesempatan Billy juga kerap menyerukan dileburnya BPKP ke BPK karena keberadaan dan fungsi BPKP yang dinilainya rancu. Hal ini dikarenakan status BPKP yang tidak jelas, apakah sebagai auditor internal atau auditor eksternal. Kerancuan fungsi dan status BPKP, menurut Billy, karena jika BPKP dikatakan sebagai auditor internal, keberadaan BPKP berada di luar organisasi pemerintah yang diperiksa, seperti departemen dan perusahaan negara. Sedangkan jika dikategorikan ke dalam audior eksternal, kedudukan BPKP sendiri berada di dalam pemerintah, dan tunduk kepada presiden. Amal Ihsan - Tempo News Room