Selain Tak Tertib, Papua Nugini Juga Dinilai Sewenang-wenang
Reporter
Editor
Senin, 9 Januari 2012 01:43 WIB
Pesawat Jet P2-ANW Dassault Falcon 900EX, yang dioperasikan maskapai Air Niugini untuk Pemerintah Papua Nugini. Keith Anderson/aviationwa.org.au
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat intelijen Mardigu Wawiek Prabowo menilai Indonesia kembali ditantang untuk bisa lebih tegas terkait masalah perbatasan negara. Mardigu menilai keputusan TNI AU melakukan intersepsi atau pencegatan terhadap pesawat udara Papua Nugini yang melintas di wilayah udara Indonesia sudah tepat. "Tetapi ini justru menjadi tantangan tersendiri buat kita agar hal semacam ini tidak lagi terulang," katanya saat dihubungi, Minggu, 8 Januari 2012.
Menurutnya, sudah saatnya Indonesia tegas menghadapi masalah ini. Apalagi, sempat dikabarkan bahwa dua pesawat Indonesia yang melakukan intersepsi hampir bertabrakan dengan pesawat udara Papua Nugini tersebut.
"Apa yang dilakukan TNI AU kita sudah tepat. Setiap negara tetangga seperti sudah mengerti kita kerap lemah pada masalah perbatasan. Jadi, ini harus menjadi bahan instrospeksi bagi Kementerian Luar Negeri dan juga TNI AU," lanjutnya.
Mardigu menambahkan Papua Nugini sudah bertindak sewenang-wenang dengan hanya menggunakan izin pesawat Global Express milik India untuk masuk dalam wilayah udara Indonesia. "Setahu saya ada pemahaman tidak tertulis soal perizinan terbang di wilayah udara negara lain. Seperti Singapura misalnya, dia sangat patuh soal ini," katanya.(baca Pesawat PM Papua Nugini Pakai Izin Terbang India)
Menurut Mardigu, setiap kali terbang, pesawat udara Singapura sudah pasti langsung masuk wilayah Indonesia dan Malaysia. "Selalu ada surat izinnya. Singapura dengan tertib mematuhi itu. Papua Nugini bisa saja menggunakan aturan lama yang dianggapnya masih berlaku, tetapi itu akan sangat keterlaluan," lanjutnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, TNI Angkatan Udara melakukan intersepsi terhadap pesawat yang ditumpangi Deputi Perdana Menteri Papua Nugini Belden Namah. Tindakan itu diambil Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) untuk melakukan identifikasi elektronik dengan radar dan identifikasi visual dengan cara intersepsi sesuai prosedur standar. Hal ini dilakukan karena terdapat perbedaan data antara flight clearance yang dimiliki Kohanudnas dan hasil tangkapan radar bandara maupun radar Kohanudnas.
ABC Radio Australia mengabarkan, dalam intersepsi tersebut, dua pesawat militer Indonesia hampir bertabrakan dengan pesawat jet yang ditumpangi wakil PM Papua Nugini. Perdana Menteri Papua Nugini yang didukung parlemen, Peter O'Neill, mengancam akan mengusir Duta Besar Indonesia. O'Neill mengaku marah atas insiden yang hampir mencelakakan Wakil PM Papua Nugini itu.
