Jika PNG Tak Terima, RI Diminta Putus Hubungan Diplomatik
Reporter
Editor
Minggu, 8 Januari 2012 06:45 WIB
Peter O'Neill. AP/Marco Garcia
TEMPO.CO , Jakarta: - Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin berharap pemerintah lebih tegas menghadapi ancaman pemerintah Papua Nugini. "Kalau Perdana Menteri Papua Nugini tidak bersedia menerima penjelasan resmi pemerintah RI, saya menyarankan putuskan hubungan diplomatik dengan Papua Nugini," ujarnya melalui pesan pendek kepada Tempo, Sabtu 7 Januari 2012.
Menurut Hasanuddin, sikap Perdana Menteri Papua Nugini yang berniat mengusir Duta Besar Indonesia dianggap berlebihan dan overacting. Patroli penerbangan TNI Angkatan Udara untuk mendeteksi dan mengecek pesawat-pesawat yang melintas diw ilayah dirgantara NKRI memang tugas TNI AU.
"Apalagi pesawat itu dikategorikan sebagai pesawat 'tidak dikenal' atau 'ragu-ragu dikenal'. Tak ada yang salah dari patroli-patroli TNI AU. Itu merupakan prosedur yang layak di mana pun, di semua negara berdaulat," kata mantan Sekretaris Militer era Presiden Megawati Soekarnoputri ini.
Kemarin, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa telah memanggil Duta Besar Papua Nugini di Jakarta, Peter Ilau, untuk menyampaikan penjelasan mengenai masalah intersepsi pesawat TNI AU terhadap pesawat asing yang membawa Deputi Perdana Menteri Papua Nugini, Hon. Belden Namah, MP saat melintasi wilayah negara RI pada 29 November 2011.
Langkah-langkah yang dilakukan TNI AU untuk mengintersepsi pesawat dimaksud telah sesuai dengan prosedur yang berlaku di Indonesia dan di negara-negara lain pada umumnya. Intersepsi yang dilakukan pesawat TNI AU sesuai dengan prosedur dan tidak pernah membahayakan pesawat dimaksud.
