TEMPO Interaktif, Bandung - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta Komisi Pemberantasan Korupsi tak tebang pilih dalam mengungkap kasus-kasus yang berkaitan dengan orang lingkar partai politik.
Ia mengatakan PDIP memiliki pengalaman pahit dengan kasus suap pemilihan Gubernur Bank Indonesia yang menjerat sejumlah kadernya. Karena itu, ia meminta KPK juga membongkar kasus Bank Century dan wisma atlet.
"PDIP telah memiliki pengalaman pahit melalui kasus cek perjalanan Gubernur BI, kasus yang dipolitisir secara luar biasa. Hal ini berbeda dengan kasus lain, seperti kasus Bank Century, wisma atlet, mafia pajak, dan kasus mafia pemilu. Padahal, sudah jelas ada hal yang tidak benar di dalamnya," ujar Mega dalam pidato pembukaan Rapat Kerja Nasional I PDIP di Hotel Harris, Bandung, Senin, 12 Desember 2011.
Dalam kasus cek pelawat, menurutnya, KPK sampai saat ini tak bisa mengejar sumber uang pemberi suap, tetapi malah sudah menjerat mereka yang menerima suap. "Ada api ada asap. Apinya belum jelas, sekarang saya dengar sudah tertangkap. Tapi lalu yang namanya asap diseret-seret," ujarnya.
Meskipun mengapresiasi penangkapan Nunun Nurbaetie dalam kasus cek pelawat, Mega tampak pesimistis kasus ini akan tuntas sampai pada akarnya. "Makanya saya bilang, coba saja kita ingin tahu. Ini permainan lagi atau bukan," ujarnya.
Lain halnya dengan kasus wisma atlet, mafia pajak, dan sebagainya. Menurutnya, meskipun sang tersangka utama sudah tertangkap dan mengungkapkan keterlibatan berbagai orang, sampai saat ini KPK tak juga mengusut mereka. "Saya menunggu saja benar tidak ya bahwa penegakan hukum terjadi. Saya mau bicara sama rakyat sekarang, apakah memang begini penegakan hukum formal di Indonesia? Sudah pasti apinya ngomong, tapi asapnya tidak ada yang diseret-seret," tuturnya.
Meskipun mengakui bahwa kasus cek pelawat dipolitisir dan mencederai partainya, Mega mengaku tak akan melakukan hal serupa jika nanti terpilih pada 2014. "PDI Perjuangan akan tetap mengedepankan moral kekuasaan untuk tidak menggunakan cara yang sama, yaitu menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan. Pemberantasan korupsi dengan metode tebang pilih tidak boleh dipraktikkan sekiranya PDI Perjuangan dipercaya rakyat pada 2014 yang akan datang," jelasnya.
FEBRIYAN
