TEMPO Interaktif, Jakarta:Kedatangan Perdana Menteri Australia, John Howard, ke Jakarta, Minggu (12/8) dapat dilihat sebagai indikasi fase baru dari hubungan antara Indonesia-Australia yang membaik. Namun persoalan budaya, politik pertahanan, dan penentangan dari dalam Australia sendiri akan menjadi batu sandungan yang besar dalam hubungan itu jika tidak diantisipasi secara bijaksana. Demikian ditegaskan oleh pengamat Australia dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bakti, kepada Tempo, melalui telepon, Jumat (10/8) malam.

Budaya kedua negara yang sangat jauh berbeda dalam cara menyampaikan pendapatnya, menurut Ikrar, akan membuat terjadinya gesekan. "Kalau orang Australia itu kan ngomong terus terang, sehingga kadang-kadang dalam diplomasi kita tidak saling mengenal," kata dia menjelaskan.

Dalam politik pertahanan, Australia, menurut Ikrar, sangat tergantung dengan Amerika Serikat, sehingga dalam loyalitasnya itu, Australia yang ingin menjadi Deputy Sherif di kawasan Asia, terlibat dalam beberapa program pertahanan yang dilakukan AS. Apabila ini tidak dipahami Indonesia, akan menjadi sandungan, karena akan muncul pandangan Australia bahwa seolah-olah Indonesia ingin menjadi negara yang dominan di kawasan Asia Tenggara. "Ini harus dijelaskan dalam pertemuan formal maupun informal," saran Ikrar.

Hambatan lain yang dinilai Ikrar cukup signifikan adalah masih kuatnya pengaruh kaum ultransionalis Australia, yang dimotori Pauline Hanson dengan One Nation Partynya. Pauline Hanson memang sempat menurun popularitasnya akibat tekanan dari partai-partai politik besar di Australia, seperti Partai Buruh, Liberal, dan Partai Nasional. Namun sejalan dengan derasnya arus penentangan terhadap globalisasi, yang sempat merenggut nyawa seorang demonstran di Genoa beberapa waktu lalu, paham yang sangat anti globalisasi dan populis itu semakin disambut hangat oleh kaum buruh dan petani. "Dari citra politik, ini sangat merugikan Australia dalam hubungannya dengan negara-negara barat," tutur Ikrar.

Untuk negara-negara Asia, termasuk Indonesia, Ikrar juga mengingatkan bahwa Pauline Hanson adalah pribadi yang terkenal sangat anti-Asia dengan paham ultranasionalistisnya itu, khususnya dalam memandang imigrasi dari Asia. "Dari sisi politik bisa menyulitkan hubungan Australia dengan negara-negara di Asia Tenggara," kata Ikrar lagi. Persoalan ini, menurut Ikrar, hanya bisa dipecahkan oleh Australia sendiri. Ia menyarankan agar partai-partai besar di Australia bisa menggalang kekuatan untuk meredam pengaruh Pauline demi kelangsungan hubungan luar negerinya. (Deddy Sinaga)