TEMPO Interaktif, Jakarta - Institut Teknologi Bandung mendukung rencana pemerintah untuk mengaudit lembaga-lembaga pendidikan. Audit dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar dana yang diberikan pemerintah kepada lembaga pendidikan dan dana yang dikeluarkan lembaga pendidikan itu.
"Saya kira bagus-bagus saja. ITB siap-siap saja (untuk diaudit)," kata Rektor ITB, Ahmaloka, ketika dihubungi Tempo, Ahad, 20 November 2011. "Selain itu, dana yang dicari sendiri berapa banyak."
Wakil Presiden Boediono sebelumnya menyatakan pemerintah akan melakukan audit terhadap lembaga-lembaga pendidikan. Tujuannya untuk menekan biaya pendidikan agar tidak melambung melebihi kewajaran.
Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan, Musliar Kasim, menyatakan audit terhadap lembaga pendidikan memungkinkan bertujuan menekan biaya pendidikan. Pasalnya, selama ini masih ada kesenjangan biaya pendidikan antarlembaga pendidikan pemerintah ataupun swasta.
"Memang masih ada perguruan tinggi yang kemahalan sekali, misalnya untuk biaya jurusan kedokteran akan jauh lebih besar dari yang ekonomi," ujar Musliar, Sabtu kemarin.
Namun, kata Ahmaloka, sebenarnya ITB telah melakukan audit keuangan setiap tahunnya. Audit itu dilakukan oleh tiga lembaga, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan, Irjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta akuntan publik. "Setiap tahun, tiga sampai empat kali audit," katanya.
Audit yang dilakukan BPK dan Irjen Kementerian telah dilakukan sejak lama dan ditujukan untuk memeriksa dana project yang diberikan kepada ITB. Sementara audit oleh akuntan publik dimulai sejak ITB berubah status menjadi badan hukum milik negara pada 2001 lalu. "Itu audit utuh untuk semua project dan semua kegiatan ITB, serta datang dari mana saja dananya," ujar Ahmaloka.
Menurut Ahmaloka, hasil audit yang dilakukan akuntan publik setiap tahunnya selalu dipublikasikan ITB melalui surat kabar nasional dan surat kabar lokal. "Karena kami BHMN, maka kami wajib menyampaikannya kepada publik. Kami transparan, karena BHMN diwajibkan untuk itu," ucapnya.
Audit terakhir yang dilakukan akuntan publik terhadap ITB adalah pada tahun 2010 lalu dan hasilnya telah dipublikasikan pada sekitar bulan April tahun ini. Sementara untuk tahun ini, ITB telah diaudit oleh BPK sebanyak satu kali dan Irjen Kementerian sebanyak 2-3 kali. "Untuk tahun 2011, baru pada awal 2012 nanti akan dilakukan audit oleh akuntan publik," kata Ahmaloka.
PRIHANDOKO
Berita terkait
Perlunya Contoh Orang Tua dan Guru dalam Pendidikan Karakter Anak
13 jam lalu
Psikolog menyebut pendidikan karakter perlu contoh nyata dari orang tua dan guru kepada anak karena beguna dalam kehidupan sehari-hari.
Baca SelengkapnyaMayoritas Gaji Dosen di Bawah Rp 3 Juta, SPK: 76 Persen Terpaksa Kerja Sampingan
15 jam lalu
Hasil riset Serikat Pekerja Kampus: sebagian besar dosen terpaksa kerja sampingan karena gaji dosen masih banyak yang di bawah Rp 3 juta.
Baca SelengkapnyaKisah Ki Hadjar Dewantara Sebelum Jadi Bapak Pendidikan: Wartawan Kritis Musuh Belanda
1 hari lalu
Sebelum memperjuangkan pendidikan, Ki Hadjar Dewantara adalah wartawan kritis kepada pemerintah kolonial. Ia pun pernah menghajar orang Belanda.
Baca SelengkapnyaMakna Logo Pendidikan Tut Wuri Handayani, Ada Belencong Garuda
1 hari lalu
Makna mendalam dibalik logo pendidikan Indonesia, Tut Wuri Handayani
Baca SelengkapnyaKPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya
1 hari lalu
Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.
Baca SelengkapnyaPolitikus di Rusia Diguncang Silang Pendapat soal Isu Gay
1 hari lalu
Alexandr Khinstein menilai politikus yang bertugas di lembaga pendidikan atau anak-anak tak boleh penyuka sesama jenis atau gay.
Baca SelengkapnyaUSAID Kerja Sama dengan Unhas, ITB dan Binus
6 hari lalu
Program USAID ini untuk mempertemukan pimpinan universitas, mitra industri, dan pejabat pemerintah
Baca SelengkapnyaGibran Dorong Program CSR Lebih Banyak Diarahkan ke Sekolah-Sekolah
6 hari lalu
Gibran mengatakan para penerima sepatu gratis itu sebagian besar memang penerima program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta.
Baca SelengkapnyaKPPU: Penegakan Hukum Pinjol Pendidikan Masih Tahap Penyelidikan Awal
6 hari lalu
Pada Februari 2024, KPPU menyatakan memanggil empat perusahaan pinjol yang berikan pinjaman pendidikan kepada mahasiswa.
Baca SelengkapnyaKemendikbudristek Buka Pendaftaran Calon Pendidik Tetap di Malaysia
12 hari lalu
Tenaga pendidik akan ditempatkan Kemendikbudristek di CLC yang berlokasi di perkebunan atau ladang dengan masa penugasan selama 2 tahun.
Baca Selengkapnya