TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md menilai banyak pejabat yang minta dihormati secara berlebihan dan suka pamer kekayaan. "Gila hormat" ini, menurut dia, merupakan bibit korupsi. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas dalam pidato kebudayaan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis pekan lalu, juga menyoroti perilaku pejabat publik yang melipatgandakan modal lewat korupsi.
Pernyataan kedua pejabat itu mendapat reaksi dari politikus. Soal pamer harta tak dibantah sejumlah anggota DPR. Politikus Partai Golkar, Bambang Soesatyo, misalnya, tak segan membeberkan mobil mewahnya ke media massa. Anggota Komisi Hukum DPR RI ini membeli Bentley Continental seharga Rp 5 miliar (Klik: Mobil Ini Dipakai Bambang Soesatyo).
Bambang kerap menggunakan mobil itu untuk bertugas ke Senayan. Ia berkilah telah menjadi pengusaha sebelum di DPR, sehingga masih terbawa gaya perlente sebagai pengusaha. "Kalau memang sudah kaya terlebih dahulu, apa harus pura-pura miskin?"
Tak semua pejabat negara "gila hormat" dan gemar pamer kekayaan, tentu saja. Tengoklah penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua. Calon pemimpin KPK ini tinggal di rumah petak kontrakan di daerah Matraman, Jakarta Timur.
Tempo pernah berkunjung ke rumah yang berada di gang padat penduduk. Abdullah menjemput Tempo di mulut gang agar tidak tersesat mencari rumahnya. Ia menerima Tempo di ruang tamu 3x4 meter persegi, duduk lesehan karena memang tak ada sofa di ruang itu. Sebagai pengusir gerah, Abdullah memasang kipas angin.
Abdullah mengontrak rumah itu sejak tiga tahun lalu agar bisa selalu datang sebelum pukul tujuh pagi di kantor. Rumahnya berada di Depok, Jawa Barat. Sebelum tinggal di Matraman, Abdullah kos di belakang penjara Salemba, Jakarta Pusat. Kenapa gak menyewa apartemen? "La, gaji saya nggak seberapa. Mana cukup," ujar Abdullah.
YANDI
Berita terkait
Bekas Ketua Partai NasDem Terjerat Kasus Korupsi
12 Juni 2015
Saat menjabat kepala desa, Suyanto menggunakan uang APBDes--yang merupakan bantuan dari pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta--di luar peruntukannya.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Kantor PDAM Makassar
1 Desember 2014
Sejak pekan lalu penyidik KPK berada di Makassar untuk mendalami kasus dugaan korupsi PDAM.
Baca SelengkapnyaMahasiswa Desak Sekda Toraja Utara Ditahan
24 November 2014
"Kejaksaan harus menuntaskan kasus ini," tutur Ketua Format Donny Reiluden.
Baca SelengkapnyaAda Bus Antikorupsi di Taman Pintar Yogyakarta
6 November 2014
Taman Pintar di Yogyakarta merupakan wahana bermain yang bersifat edukatif bagi anak-anak. Fasilitas ini dikunjungi ribuan anak-anak pada akhir pekan.
Baca SelengkapnyaKejati DIY Siap Telusuri 181 Transaksi Keuangan
5 Oktober 2014
Perlu segera ditelusuri profil pejabat dan kerabat atau keluarganya yang selama ini menguasai dinas-dinas basah.
Baca SelengkapnyaKasus Korupsi Eks Bupati Rina Diduga Dihentikan
7 Mei 2014
Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah disinyalir menghentikan kasus korupsi dana perumahan dengan tersangka bekas Bupati Karanganyar Rina Iriani.
Baca SelengkapnyaNegara Asia-Pasifik Bahas Pelarian Uang Hasil Korupsi
4 Mei 2014
Dalam pertemuan ini akan dibahas upaya menjalin kerja sama dan komitmen bersama dalam soal pemulihan aset negara.
Baca SelengkapnyaTersangka Bokongsemar Punya Hubungan Khusus
18 April 2014
Kedua tersangka pernah dan masih bekerja di perusahaan otobus Dewi Sri.
Baca SelengkapnyaCegah Korupsi, BPK Diizinkan Akses Data Bank
18 April 2014
BPK akan memonitor seluruh transaksi dan persediaan kas pemerintah daerah di Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaKejati Jawa Tengah Tahan Mantan Pejabat Perumnas
29 Januari 2014
Menurut jaksa, Sunardi menerima uang Rp 600 juta dari bekas Bupati Karanganyar Rina Iriani.
Baca Selengkapnya