Air terjun Blawan di kawasan Gunung Ijen, Jawa Timur. TEMPO/ Arie Basuki
TEMPO Interaktif, Banyuwangi - Asisten Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi, Suhartoyo, mengatakan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi saat ini serius untuk menata obyek wisata Gunung Ijen. Langkah itu dilakukan supaya gunung yang sedang disengketakan dengan Kabupaten Bondowoso tersebut menjadi milik Banyuwangi.
Suhartoyo menjelaskan, penataan dimulai dengan perbaikan jalan dan penambahan wisma penginapan. Pemerintah Banyuwangi menganggarkan Rp 1,5 miliar dari Perubahan APBD 2011 untuk memperbaiki akses jalan yang selama ini rusak parah. "Kualitas jalan hot-mix," kata Suhartoyo kepada wartawan, Senin, 7 November 2011.
Suhartoyo mengakui, pemerintah Banyuwangi selama ini cukup lengah terhadap infrastruktur Gunung Ijen dibandingkan Bondowoso. "Kita khawatir Gunung Ijen menjadi milik Bondowoso karena pemerintahnya cukup peduli," ujarnya.
Gunung Ijen memang berada di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso di sebelah barat. Hingga kini, belum ada SK Menteri Dalam Negeri untuk menentukan tapal batas kedua kabupaten bertetangga itu.
Perebutan status kepemilikan Gunung Ijen sejak 2006 itu tidak lepas dari potensi wisata dan tambang belerang yang dimiliki gunung berapi tersebut. Setiap tahun, ribuan wisatawan mancanegara berkunjung untuk menikmati Gunung Ijen yang memiliki kawah terbesar se-Asia Tenggara.
Pemerintah Banyuwangi berkukuh bahwa Gunung Ijen milik Banyuwangi berdasarkan peta di zaman Belanda. Yakni Besoeki Afdeling 1895, Idjen Hooglan 1920, Java Madura 1942, Java Resn Besoeki 1924, Java Resn Besoeki 1924 Blad XCIII C, dan Java Resn Besoeki 1925.
Sementara pemerintah Bondowoso berdasarkan peta milik Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional tahun 2000. Dalam peta ini, Gunung Ijen setinggi 2.443 dari permukaan laut itu dibagi dua, masing-masing menjadi milik Banyuwangi dan Bondowoso.
Menurut Suhartoyo, penyelesaian tapal batas tersebut saat ini dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sedikitnya sudah tiga kali proses negosiasi antara dua kabupaten itu berakhir buntu.
Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Ruliyono mengatakan, sengketa tapal batas itu jangan sampai mengganggu komunikasi dan kerja sama kedua pemerintahan. Sebaliknya, kedua pemerintah kabupaten tersebut harus beriktikad baik untuk mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. "Win-win solution pasti ada," katanya.
